Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rangkuman Informasi Vaksinasi Gotong Royong: Dimulai 17 Mei hingga Harga Vaksin

Kompas.com - 07/05/2021, 09:25 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian BUMN memutuskan pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong digelar mulai 17 Mei 2021 atau setelah hari raya Idul Fitri.

Sebagaimana diketahui, awalnya vaksinasi gotong dijadwalkan akan dimulai pada 9 Mei 2021.

Alasannya, agar pelaksanaan vaksinasi tersebut tidak terganggu dengan adanya libur Lebaran 2021.

"Kalau dipepet minggu ini nanti ada yang sudah divaksin, ada yang berapa ribu orang tertunda karena (libur) Lebaran, kita kan lebih lihat ke tanggal saja, maka ditunda sampai 17 Mei supaya selesai Lebaran sudah langsung lancar ke depannya," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dalam diskusi secara virtual, Kamis (6/5/2021).

Baca juga: Kementerian BUMN: Vaksinasi Gotong Royong Dimulai 17 Mei 2021

Arya mengatakan, pengadaan vaksin Covid-19 untuk vaksinasi gotong royong tersebut dibebankan kepada perusahaan swasta kemudian diberikan secara gratis kepada karyawan atau buruh serta keluarganya.

"Jadi yang menanggung perusahaannya, buruh atau karyawannya yang menerima vaksinasi tetap gratis," ujarnya.

Berikut ini sejumlah fakta seputar program Vaksinasi Gotong Royong:

1. Stok vaksin

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari PT Bio Farma Bambang Heriyanto mengatakan, pihaknya sudah menerima sebanyak 1.000.000 dosis Vaksin Sinopharm.

Rinciannya, pada 30 April 2021, sebanyak 482.400 dosis Vaksin Sinopharm didatangkan dari Sinopharm China National Pharmatical.

Kemudian, pada 1 Mei 2021, diterima sebanyak 500.000 dosis Vaksin Sinopharm dalam bentuk donasi dari pemerintah Uni Emirat Arab serta kedatangan 17.600 dosis Vaksin Sinopharm dari pabrikan China.

Baca juga: Satgas: 900.000 Dosis Vaksin Sinopharm Digunakan untuk Vaksinasi Gotong Royong

Berdasarkan stok vaksin tersebut, Bambang menjelaskan, sebanyak 500.000 dosis Vaksin Sinopharm akan digunakan untuk program vaksinasi gotong royong.

Sedangkan, sebanyak 500.000 dosis yang didonasikan oleh Uni Emirat Arab masih menunggu arahan dari pemerintah terkait penggunaannya.

"Untuk penggunaan donasi nanti menunggu arahan dari pemerintah," kata Bambang dalam diskusi secara virtual, Kamis.

Baca juga: Bio Farma: 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Sudah Diterima, Setengahnya Donasi dari UEA

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com