Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Jokowi Tak Bisa Realisasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Sejak Jabat Wali Kota

Kompas.com - 06/05/2021, 19:12 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menceritakan soal sulitnya mengolah sampah di daerah menjadi sumber energi listrik.

Bahkan, Presiden mengakui dirinya sendiri belum dapat merealisasikan hal itu sejak menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga saat ini.

Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan (PSTL) di TPA Benowo, Surabaya, Kamis (6/5/2021).

"Proses pengolahan sampah yang sebentar lagi akan kita lihat ini sudah sejak 2018 lalu saya siapkan Perpresnya, saya siapnya PP-nya," ujar Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Komnas HAM Tagih Janji Jokowi Tuntaskan Pelanggaran HAM Paniai

"Untuk apa? Karena pengalaman yang saya alami sejak 2008 saat saya masih jadi wali kota, kemudian menjadi gubernur, kemudian menjadi presiden tidak bisa merealisasikan pengolahan sampah, dari sampah ke (energi) listrik," jelasnya.

Padahal, Jokowi memiliki keinginan untuk melakukan pengolahan seperti itu sejak masih menjadi Wali Kota Solo.

Oleh karena itu, saat menjadi Presiden, Jokowi menerbitkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang investasi kemudian Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang tarif listrik.

Tujuannya, untuk memberi kepastian supaya pemerintah daerah berani mengeksekusi pengolahan sampah menjadi sumber daya energi.

Menurut Jokowi, pemda sering ragu untuk mengeksekusi karena berbenturan dengan dasar hukum yang saat itu tidak jelas.

"Dulu itu takut mengeksekusi karena dipanggil. Kejaksaan panggil, nanti kepolisian panggil, ada KPK panggil. Karena apa ? Payung hukumnya yang tidak jelas sehingga memutuskannya sulit," ungkapnya.

Selain dua Perpres di atas, pemerintah saat ini telah menerbitkan PP tentang pengelolaan barang daerah.

Berbagai aturan tersebut diharapkan bisa semakin memudahkan pemda untuk mengeksekusi pengelolaan sampah.

Baca juga: Survei LP3ES: 63,1 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-Ma’ruf Amin

Kepala negara kemudian mengapreaisasi kerja cepat pemerintah Kita Surabaya dalam menyelesaikan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Dari tujuh kota yang ditunjuk pemerintah, Kota Surabaya menjadi yang pertama menyelesaikan proyek itu.

"Ini selesai yang pertama. Dari tujuh kota yang saya tunjuk lewat Perpres, ini yang pertama jadi. Yang lain masih maju-mundur kurang urusan masalah barnag daerah dan sebagainya," tutur Jokowi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com