Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Stafsus Jokowi Sebut Tren Penurunan Kasus Aktif Harus Dipertahankan Supaya Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Kompas.com - 05/05/2021, 14:02 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Joko Widodo Arif Budimanta mengatakan, penanganan pandemi Covid-19 harus mempertahankan tren penurunan kasus aktif dan pencegahan penularan.

Hal ini supaya target Presiden Jokowi yang optimis perekonomian Indonesia tumbuh positif pada kuartal kedua dan kuartal selanjutnya pada 2021 dapat tercapai.

"Untuk memastikan agar target itu tercapai, penanganan pandemi harus dilakukan sesuai protokol untuk mempertahankan tren penurunan kasus aktif dan penularan wabah Corona di Indonesia," kata Arif dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (5/5/2021).

“Protokol 3 M tidak boleh diabaikan, jangan mudik, belanja lebih baik secara online, selain itu vaksinasi akan terus digenjot pemerintah," lanjutnya.

Baca juga: Kemenkes: 10 Provinsi Alami Kenaikan Kasus Aktif Covid-19 dalam 4 Minggu Terakhir

Selain itu, kata Arif daerah perlu mempercepat serapan anggarannya masing-masing.

Menurutnya, Presiden Jokowi juga sudah meminta kepala daerah benar-benar mampu meningkatkan investasi swasta di daerah agar lapangan kerja ikut tercipta.

Dengan kerjasama yang solid dari banyak pihak tersebut, dia memprediksi konsumsi masyarakat dapat tumbuh tinggi tanpa kembali terganggu dengan pengetatan pembatasan sosial.

"Kemudian pembangunan terus berjalan dan yang akan datang masuk investasi, diperkuat dengan belanja pemerintah yang ekspansif melalui berbagai program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang pada 2021 ini mencapai Rp699,43 triliun, " jelas Arif.

"Sehingga target pertumbuhan positif pada triwulan kedua 2021 dapat kita capai," tuturnya.

Baca juga: Dorong Pemulihan Ekonomi, Jokowi Kembali Perintahkan Belanja Pemerintah Dipercepat

Arif juga menyebutkan, faktor eksternal juga dapat mendorong penguatan ekonomi Indonesia.

Pasalnya, saat ini beberapa negara mitra dagang utama Indonesia seperti China (18,3 persen), Amerika (0,4 persen), dan Singapura (0,2 persen) sudah memasuki fase pertumbuhan positif.

Ini diyakini bisa memperkuat permintaan ekspor Indonesia ke negara-negara tersebut.

"Namun kita juga harus mencermati, mitra dagang lain seperti India justru mengalami pemburukan dalam kasus pandemi sehingga bisa mempengaruhi perdagangannya dengan Indonesia," ungkapnya.

"Negara-negara utama di Uni Eropa juga masih mengalami pertumbuhan yang negatif," tutur Arif.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Minus 0,74 Persen, Stafsus Jokowi: Kita Akan Segera Masuk ke Zona Positif

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data yang menyebutkan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2021 tercatat tumbuh -0,74 persen (year on year).

Pertumbuhan menurut pengeluaran terdiri atas pertumbuhan konsumsi sebesar -2,23 persen, investasi -0,23 persen, belanja pemerintah 2,96 persen, ekspor 6,74 persen dan impor 5,27 persen.

Melihat rincian pertumbuhan berdasarkan pengeluaran tersebut, harus diakui bahwa pandemi Covid-19 ini masih menekan perekonomian baik dari sisi supply maupun demand.

"Sehingga pemerintah terus bekerjasama dengan otoritas moneter untuk terus berupaya mempertahankan dan memperbaiki kedua hal tersebut," tambah Arif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com