Survei LP3ES: 63,1 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-Ma’ruf Amin

Kompas.com - 06/05/2021, 13:11 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Ma'ruf Amin memberikan keterangan pers setelah acara pelantikan presiden dan wakil presiden di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Ma'ruf Amin memberikan keterangan pers setelah acara pelantikan presiden dan wakil presiden di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com – Hasil survei Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menyatakan 63,1 persen masyarakat puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Hasil survei juga menyebut rata-rata para responden memberikan penilaian dalam kisaran 6 dari skala 1 sampai 10 terhadap kinerja presiden dan wakil presiden.

“63,1 persen (masyarakat) cenderung puas dengan kinerja Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin,” kata Peneliti LP3ES Erwan Halil dalam keterangan tertulis pada Rabu (5/5/2021).

Baca juga: Survei LP3ES: Prabowo Subianto Ketum Parpol Terpopuler

Lebih lanjut, kinerja lembaga pemerintahan juga mendapat penilaian yang tidak jauh berbeda.

Sebanyak 53,3 persen responden merasa cenderung puas dengan kinerja partai politik, 55,2 persen cukup puas degan kinerja DPR, dan 59,5 persen masyarakat cenderung puas dengan kinerja DPRD.

Adapun Erwan mengatakan sektor ekonomi, penindakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), hingga pemberantasan korupsi di masa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin masih mendapat penilaian yang rendah.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Melalui survei LP3ES diketahui bahwa kepuasan di sektor peningkatan kehidupan ekonomi mendapat angka 51,1 persen, penindakan pelanggar HAM 54 persen, pemberantasan korupsi 55,1 persen, dan perihal kebebasan berpendapat 59,2 persen.

Selanjutnya, masih ada responden yang takut berpendapat, berekspresi, berkumpul dan berserikat karena merasa ada ancaman.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Maruf 69,1 Persen

“52,1 persen responden menyebutkan bahwa sekarang ini semakin takut untuk menyatakan pendapat, berekspresi, berkumpul dan berserikat,” tuturnya.

Adapun survei diikuti oleh 1.200 responden usia dewasa yang tersebar di 34 kota besar yang tersebar di Indonesia.

Survei dilakukan pada 8 sampai 15 April 2021 dengan metode multistage random sampling. Survei memiliki margin of error +/- 2,8 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Nasional
Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Nasional
Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Nasional
Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Nasional
Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Nasional
Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Nasional
Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Nasional
Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Nasional
Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

Nasional
Hakim Pangkas Hukuman Pinangki, Komnas Perempuan Sebut Banyak Cara Penuhi Hak Seorang Ibu

Hakim Pangkas Hukuman Pinangki, Komnas Perempuan Sebut Banyak Cara Penuhi Hak Seorang Ibu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X