Menteri PPPA: Dukungan Semua Pihak Lapis Pertama Pencegahan TPPO

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menegaskan, dukungan seluruh pihak merupakan lapis pertama pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Perempuan dan anak kerap kali menjadi korban TPPO sehingga dibutuhkan upaya seluruh pihak untuk mencegah hal tersebut terjadi.

"Dukungan dari semua pihak mulai dari pusat hingga tingkat desa sebagai lapis pertama pencegahan perdagangan orang agar tidak ada lagi perempuan dan anak menjadi korban perdagangan orang dan tereksploitasi," kata Bintang di acara dialog tentang TPPO di Desa Camplong II, Kabupaten Kupang, NTT, dikutip dari siaran pers, Rabu (5/5/2021).

Baca juga: Hati-hati Ada Jaringan Perdagangan Orang, Ini Modus Mereka

Ia mengatakan, melalui kerja sama Gugus Tugas Pencegahan dan penanganan TPPO, Kemen PPPA pun berkomitmen terus meningkatkan pencegahan dan penanganan kasus perdagangan orang.

Terutama, kata dia, untuk memastikan bahwa korban mendapatkan haknya.

Oleh karena itu, ia pun mengapresiasi diterbitkannya Peraturan Desa (Perdes) Camplong II Nomor 7 Tahun 2020 tentang Migrasi Aman.

Perdes tersebut mencakup konsep pencegahan dan perlindungan TPPO, serta konsep pemberdayaan.

"Perdes ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Kupang khususnya Desa Camplong II dalam upaya mencegah masyarakat menjadi pekerja migran dan terjerumus dalam kasus perdagangan orang," kata dia.

Baca juga: LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Diketahui, NTT merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan kasus TPPO yang tinggi.

Berdasarkan analisis Polri, NTT masuk dalam kategori sending area (dengan rute NTT–Surabaya–Batam-Malaysia-Timur Tengah).

Data dari IOM menyebutkan, NTT masih menduduki provinsi dengan peringkat kedua tertinggi untuk daerah asal korban TPPO, setelah Provinsi Jawa Barat.

Dari data kasus yang ditangani IOM, sejak 2012 hingga 2020 terdapat setidaknya 491 Korban TPPO yang berasal dari NTT.

Adapun banyaknya kasus TPPO di NTT berawal dari keinginan warganya untuk mencari pekerjaan lebih baik, mencari suasana baru, kuatnya budaya patriarki dan maskulinitas, serta tingginya permintaan tenaga kerja yang murah, dan tidak memiliki skill.