Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik soal Kerumunan di Pasar Tanah Abang, Anggota DPR: Pemprov DKI Tak Siap Antisipasi

Kompas.com - 03/05/2021, 12:06 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengkritik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menangani penyebaran Covid-19 seperti yang terjadi di Pasar Tanah Abang, Jakarta beberapa hari terakhir.

Ia menilai, ada ketidaksiapan dari Pemprov DKI terhadap antisipasi membeludaknya pengunjung pasar menjelang Lebaran.

"Aparat pemerintah di daerah tidak siap terhadap antisipasi gejolak membeludaknya Pasar Tanah Abang. Ketidaksiapan ini terlihat dari tidak adanya penyekatan, tidak ada penutupan pintu-pintu masuk transportasi menuju ke Tanah Abang," kata Rahmad dalam keterangannya, Minggu (2/5/2021).

Baca juga: Wakil Ketua DPRD: Jangan Cuma Sorot Tanah Abang, Tempat Umum Kalangan Atas Juga Padat

Politikus PDI-P itu mengatakan, antisipasi baru dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta justru setelah adanya kerumunan di area pasar.

Rahmad mengaku sudah melihat video membeludaknya pengunjung di Pasar Tanah Abang dalam dua hari terakhir.

Melihat hal tersebut, ia menyayangkan dan mencemaskan keramaian pengunjung pasar yang menurutnya, sama sekali tidak menjaga jarak.

"Keadaan itu sudah mengkhawatirkan terhadap kemungkinan potensi paparan Covid-19," ujar dia.

Kerumunan di Pasar Tanah Abang, menurut dia, seolah bertolak belakang dengan langkah pemerintah pusat mengendalikan penyebaran Covid-19.

Ia pun menyebutkan, salah satu langkah pemerintah mengendalikan penyebaran Covid-19 adalah dengan melarang mudik Lebaran 2021.

"Tetapi, di Pasar Tanah Abang seperti seolah-olah tidak ada takutnya terhadap masa pandemi Covid-19," kata dia.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD: Jangan Cuma Sorot Tanah Abang, Tempat Umum Kalangan Atas Juga Padat

Keramaian di Pasar Tanah Abang itu, kata Rahmad, sangat mengkhawatirkan semua pihak karena pengunjung yang berbelanja tidak menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

Menurut Rahmad, pengunjung di Pasar Tanah Abang terlihat tidak menjaga jarak sebagai salah satu protokol kesehatan di masa pandemi.

Oleh karena itu, dia meminta agar koordinasi dari Pemprov, aparat keamanan, dan Satuan Tugas (Satgas) DKI Jakarta diperkuat untuk mencegah kerumunan tersebut terjadi kembali di kemudian hari.

"Kita harus segera konsolidasi, gubernur, Satgas daerah, dan aparat keamanan TNI-Polri untuk mengkanalisasi supaya segera diurai. Sehingga tidak sampai terjadi penumpukan pengunjung lagi. Apalagi jika sampai sore hari," papar dia.

Lebih lanjut, politikus PDI-P ini menilai, seharusnya keraimanan di Pasar Tanah Abang dapat diantisipasi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com