Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PPPA Ungkap Pentingnya ASI Eksklusif untuk Cegah Stunting

Kompas.com - 23/04/2021, 16:07 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menegaskan tentang pentingnya air susu ibu (ASI) eksklusif untuk mencegah stunting pada anak Indonesia.

Menurut Bintang, anak yang tak mendapat ASI eksklusif lebih berisiko terkena stunting. 

"Pemberian ASI eksklusif sangat penting untuk menekan angka stunting di Indonesia. Balita yang tidak diberikan ASI eksklusif memiliki risiko stunting sebesar 4,8 kali," kata Bintang di acara Konvensi Perempuan Indonesia, dikutip dari situs Kemen PPPA, Jumat (23/4/2021).

Baca juga: Selain Medis, Penyebab Stunting di Tanah Air Berasal dari Faktor Non-medis

Bintang mengatakan, selain menyosialisasikan pentingnya ASI, dibutuhkan pula edukasi yang tepat tentang makanan pendamping ASI (MPASI).

Termasuk adanya pengarusutamaan gender di dalam keluarga juga dapat berpengaruh untuk mencegah anak stunting.

“Untuk mencapai poin ASI eksklusif dan MPASI, tentunya dibutuhkan dukungan yang setara dari ayah dan ibu," kata dia.

Menurut Bintang, konstruksi sosial yang berkembang di dalam masyarakat sering membebankan tugas pengasuhan pada ibu saja.

Padahal tugas pengasuhan merupakan tugas yang setara antara ayah dan ibu.

Adapun upaya pencegahan stunting yang dilakukan oleh Kemen PPPA antara lain mengembangkan model pencegahan stunting pada anak balita melalui program Kampung Anak Sejahtera.

Kemudian memperkuat jaringan dengan forum anak sebagai wadah aspirasi serta sebagai pelopor dalam pencegahan stunting.

Termasuk juga mengembangkan jaringan kelompok Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).

Baca juga: Arumi Bachsin Bicara Pencegahan Stunting dengan Edukasi Gizi sejak Remaja

Tak hanya itu, sinergi berbagai pihak juga dibutuhkan agar target penurunan angka stunting dapat tercapai.

"Marilah kita bersinergi dan bergandengan tangan demi pemenuhan gizi yang tepat, serta pemenuhan hak untuk menekan angka stunting di Indonesia," kata dia.

Pemerintah menargetkan untuk menurunkan angka stunting di Tanah Air menjadi 14 persen pada tahun 2024 dari saat ini yang berkisar di angka 27 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com