Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan Komisi IX Minta Kemenlu Pemerintah Serius Tangani 127 WN India yang Masuk

Kompas.com - 23/04/2021, 10:37 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Rakhmat Nur Hakim

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terkait masuknya 127 Warga Negara (WN) India ke Indonesia pada Rabu (21/4/2021) malam.

Secara khusus, Melki meminta agar Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memastikan bahwa semua WN India tersebut aman dari Covid-19 saat masuk ke Indonesia.

Pasalnya, ia melihat kondisi India saat ini tengah dilanda tsunami atau banjir lonjakan kasus yang salah satu penyebabnya ialah munculnya mutasi virus corona yang baru dan lebih kuat.

Baca juga: Kanada Larang Penerbangan dari India karena Covid-19 Makin Parah

"Ini harus menjadi perhatian serius dari semua stakeholder yang menangani Covid-19 di Tanah Air. Kerja sama ini penting artinya untuk mengantisipasi dampak dari kehadiran 127 WN India yang masuk ke Indonesia," kata Melki saat dihubungi Kompas.com, Jumat (23/4/2021).

Kendati demikian, 127 WN India tersebut sudah masuk ke Indonesia dan diizinkan lantaran memiliki kartu izin tinggal terbatas (Kitas).

Menanggapi hal itu, Melki menilai seharusnya stakeholder terkait dapat mengantisipasi sebelumnya.

"Kemenlu, Dirjen Imigrasi sebagai bagian terdepan bersama dengan KKP Kemenkes yang menangani ini di pintu pertama ketika mereka tiba seharusnya bisa kerja sama. Sehingga kita bisa mencegah lebih awal, potensi masuknya gelombang mutasi virus dari India," ujarnya.

Melki pun meminta agar pihak-pihak tersebut melakukan screening dengan sangat ketat terhadap 127 WN India itu.

Baca juga: Kemenkes Usulkan Larangan Sementara WN India Masuk ke Indonesia

Proses screening itu diperlukan hingga akhirnya 127 WN India itu diperbolehkan masuk ke berbagai akses di Tanah Air.

Dalam hal ini, politisi Partai Golkar itu mendesak pemerintah untuk mengisolasi 127 WN India tersebut sebagaimana hal yang dilakukan pemerintah terhadap WNI yang bekerja di kapal pesiar pada awal Covid-19 mewabah.

Ia mengingatkan, saat itu, pemerintah melakukan isolasi terhadap 188 WNI Anak Buah Kapal (ABK) kapal pesiar World Dream di Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu, Februari 2020.

"Kita meminta pemerintah bisa melakukan seperti halnya kita melakukan di awal-awal Covid lalu bahwa 127 WN India ini sebaiknya mungkin diisolasi di satu pulau tertentu," ucap Melki.

"Misalnya di Pulau Seribu yang terdekat yang seperti ketika kemarin dengan WN indonesia yang ada dalam kapal pesiar kemudian diisolasi di salah satu pulau tertentu," sambung dia.

Baca juga: Kemenkes: 9 Orang WN India Positif Covid-19, Jalani Isolasi di Hotel

Menurut dia, hal ini lebih baik daripada WN India itu diisolasi di hotel atau wisma tertentu, mengingat di negara asalnya tengah terjadi lonjakan mutasi baru virus corona

Sebab, berada di pulau yang merupakan ruang terbuka dinilai lebih aman daripada berada di ruang terbatas seperti hotel.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com