Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Kompas.com - 21/04/2021, 21:06 WIB
Saksi ahli tim kuasa hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin, Edward Omar Sharif Hiariej saat sidang lanjutan sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi dan ahli dari pihak terkait yakni paslon nomor urut 01 Joko Widodo - Maruf Amin. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOSaksi ahli tim kuasa hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin, Edward Omar Sharif Hiariej saat sidang lanjutan sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi dan ahli dari pihak terkait yakni paslon nomor urut 01 Joko Widodo - Maruf Amin.

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Syarief Hiariej mengungkapkan sulitnya menyusun peraturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebab, ia berpendapat, setiap isu yang dibahas dalam KUHP akan menuai pro kontra di tengah masyarakat.

“Kita menyadari betul bahwa menyusun KUHP dalam suatu negara yang multietnis, multikultur dan multireligi, itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah, karena pasti setiap isu yang ada pasti menimbulkan pro kontra,” kata Edward dalam acara virtual, Rabu (21/4/2021).

Ia mengungkapkan, saat ia bersama timnya menyusun Rancangan Undang-Undang KUHP terkait vonis pidana mati, pihaknya kerap mendapat berbagai masukkan yang beragam.

Sebagian pihak mendukung adanya hukuman pidana mati, sementara sebagian lainnya menolak keberadaan pidana mati.

Baca juga: Pemerintah Buka Kembali Ruang Diskusi RUU KUHP Setelah Batal Disahkan pada September 2019

“Sehingga ketika kami tim ahli penyusun ahli RUU KUHP itu sampai pada pro kontra pidana mati, terus terang saja ya banyak masukan. Ya itu tadi ada yang setuju dan ada yang tidak setuju,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Edward juga menyoroti perdebatan penghapusan hukuman pidana mati dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia mengatakan, dalam putusan MK tentang hukuman pidana mati terkait pelanggaran narkotika, terdapat 4 hakim yang menolak adanya pidana mati, namun ada 5 hakim yang mendukung keberadaan hukuman pidana mati.

“Empat (hakim) dissenting opinion yang ingin menolak pidana mati dengan dasar argumentasi yang amat sangat kuat. Tetapi 5 hakim konstitusi waktu itu yang tetap ingin mempertahankan pidana mati juga memiliki dasar argumentasi yang sangat kuat,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah kembali melakukan sosialisasi RUU KUHP dalam ruang diskusi dua arah.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X