Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Eriko Sotarduga mengatakan, dalam pertemuannya dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri bertindak sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Silahturahim antara Mendikbud itu bertemu dengan Bu Mega, Bu Mega juga sebagai ketua dewan pengarah BPIP. kalau kita jabarkan lebih lanjut, terkait PP 57 yang sempat jadi kontroversial," kata Eriko dalam diskusi virtual, Rabu (21/4/2021).

Baca juga: Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Nadiem dan Megawati, Tepis soal Reshuffle

Eriko mengatakan, diskusi antara Megawati dan Nadiem merupakan bentuk aksi dan reaksi cepat terhadap hilangnya kurikulum Pancasila dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menjadi sorotan publik.

Ia juga mengatakan, diskusi tersebut menyinggung soal kesejarahan yang dihapus dan tidak dicantumkan.

"Nah ini di sini harus menyampaikan mengenai kesejarahan, kesejarahan yang benar, kita mau kembali ke sesuatu yang benar disampaikan, dari mulai kemerdekaan Indonesia dari sebelum kemerdekaan sampai kemerdekaan periodesasinya," ujar dia. 

"Itu sebenarnya yang ada (di) pertemuan, tapi mungkin karena itu baru disampaikan menjadi banyak persepsi," kata dia.

Baca juga: Isu Reshuffle Kencang, Mendikbud Komunikasi 2 Jam dengan Megawati

Diberitakan sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim mengunggah swafoto dengan Megawati Soekarnoputri di Instagramnya, Selasa.

Pertemuan itu dilakukan kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat itu, membahas terkait hilangnya kurikulum Pancasila dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Hadir dalam pertemuan yang digelar Selasa tersebut, Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, dan juga Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristyanto.

Dalam keterangan tertulis yang dirilis sehari setelah pertemuan atau Rabu (21/4/2021), Megawati menegaskan, mata pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia wajib masuk dalam kurikulum semua jenjang Pendidikan.

Baca juga: Moeldoko: Soal Reshuffle yang Tahu Hanya Presiden

Ia menilai, Pancasila juga dapat membuat anak generasi muda tidak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia.

"Selain sebagai dasar dan ideologi negara kita, Pancasila juga berfungsi sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sehingga kalau menurut saya mata pelajaran Pancasila itu wajib masuk dalam kurikulum pendidikan," kata dia.