Soal Vaksin Nusantara, Epidemiolog Minta Menkes Ambil Sikap Tegas

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin harus mengambil sikap tegas untuk menentukan kelanjutan penelitian vaksin Nusantara.

"Bolanya ada di Kemenkes, kalau Kemenkes merasa ini tidak penting. Ya (ambil sikap tegas), Kemenkes tidak akan mendanai vaksin Nusantara titik. Bilang sama Pak Budi (Menkes) saya mengusulkan atau yang disuruh ngomong Pak Slamet (kepala Balitbangkes)," kata Pandu saat dihubungi Kompas.com, Kamis (15/4/2021).

Menurut Pandu, tidak tegasnya sikap Kemenkes terhadap penelitian vaksin Nusantara lantaran ada rasa sungkan. Pasalnya, penelitian tersebut dilakukan oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Sehingga, hingga kini belum ada sikap tegas yang ditunjukkan Kemenkes untuk menghentikan penelitian vaksin tersebut.

Baca juga: DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Pengamat: Bisa Dianggap Politisasi Vaksin

"Sebenarnya dari dulu sudah mau menghentikan cuma enggak enak sama Menkes yang lama. Ada pakewuhnya," ujarnya.

Pandu juga mengatakan, apabila kedatangan sebagian anggota DPR ke RSPAD Gatot Soebroto terkait vaksin Nusantara diklaim sebagai uji klinik fase II, maka tindakan tersebut melawan aturan.

Ia mengingatkan, Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Laksana Persetujuan Uji Klinik bahwa pelanggaran ketentuan uji klinik akan dikenai sanksi administratif.

"Di dalam bab 9, pelanggaran itu bisa berupa peringatan, penangguhan uji klinik dan atau penghentian pelaksanaan uji klinik," ucapnya.

"Apalagi presiden sudah bilang semua harus mengikuti kaidah sains, artinya dia melawan Presiden," sambungnya.

Lebih lanjut, Pandu mengapresiasi Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris yang menyatakan tidak ada kesepakatan kolektif di Komisi IX untuk mengikuti uji klinis vaksin Nusantara.

Baca juga: BPOM Sebut 71,4 Persen Relawan Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tak Diinginkan, Ahli: Tak Layak Disebut Vaksin

"Charles Honoris sudah berani mengatakan ini bukan keputusan Komisi IX baru satu orang, tanya ketuanya bagaimana dengan sikap Charles Honoris tadi," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah anggota DPR menjadi relawan untuk vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sebagai relawan uji klinis, hari ini sampel darahnya telah diambil oleh tim peneliti Vaksin Nusantara untuk diolah hingga satu pekan ke depan.

"Tujuh hari ke depan, darah yang sudah diproses yang hari ini diambil, akan disuntikkan kembali, untuk divaksin kepada yang sudah diambil darahnya. Jadi rentang waktu tujuh sampai delapan hari, darah yang sudah diambil itu kemudian diproses lalu kemudian dimasukkan lagi ke dalam tubuh kita," kata Dasco dalam video saat menjawab pertanyaan sejumlah wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.