Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Vaksin Nusantara Diklaim Karya Anak Bangsa, tetapi Komponennya Impor

Kompas.com - 15/04/2021, 09:17 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia turut mengupayakan pengadaan vaksin dalam negeri, seperti Vaksin Merah Putih untuk menekan laju perkembangan virus Covid-19.

Selain itu, ada juga pengembangan Vaksin Nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, yang diklaim sebagai karya anak bangsa.

Meski begitu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito mengatakan, Vaksin Nusantara memiliki komponen pembuatan yang berasal dari luar negeri.

"Bilangnya ini karya anak bangsa, tetapi itu kan impor. Ya semua produknya substansi impor, komponen-komponen tersebut," kata Penny saat berbincang kepada Kompas.com, Kamis (15/4/2021).

Baca juga: BPOM: 71,4 Persen Relawan Uji Klinik Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tak Diinginkan

Meskipun demikian, Penny menyatakan bahwa BPOM tidak masalah dengan status komponen Vaksin Nusantara yang berasal dari luar negeri.

Ia mempersilakan masyarakat memberikan penilaiannya masing-masing terkait Vaksin Nusantara yang diklaim sebagai produk anak bangsa.

"BPOM enggak masalah itu impor atau enggak, klaim-klaim itu silakan masyarakat yang menilai," ucapnya.

Sebelumnya, dalam keterangan tertulis Penny menyebutkan bahwa komponen utama pembuatan Vaksin Nusantara diimpor dari Amerika Serikat.

Komponen utama yang diimpor tersebut yakni antigen, GMCSF, medium pembuatan sel, dan alat-alat untuk persiapan pembuatan.

"Semua komponen utama pembuatan vaksin dendritik ini diimpor dari USA," ucapnya.

Baca juga: BPOM: Komponen Utama Pembuatan Vaksin Nusantara Diimpor dari Amerika Serikat

Lebih jauh, Penny menegaskan proses pembuatan Vaksin Nusantara belum memenuhi syarat good manufacturing practice (GMP) dalam proses pembuatan vaksin.

Sebab, sebelum vaksin dimasukkan ke dalam tubuh manusia harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan kaidah medis yang telah ditetapkan.

"Jadi nggak ada good laboratorium practice dan good manufacturing practice, pembuatan vaksin tersebut tidak memenuhi GMP," kata dia.

Baca juga: BPOM Sebut Tim Peneliti Vaksin Nusantara Tak Lakukan Uji Praklinik terhadap Hewan

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com