Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei IPO: 73 Persen Masyarakat Nilai Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Sudah Tepat

Kompas.com - 10/04/2021, 12:50 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei dari lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) menyebutkan bahwa 73 persen masyarakat menyatakan kebijakan pemerintah terkait vaksinasi Covid-19 sudah tepat.

Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan, artinya masyarakat sudah menerima kebijakan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang digunakan sebagai salah satu upaya melawan pandemi.

"73 persen itu masyarakat memang menyatakan tepat ya terkait pelaksanaan vaksinasi. Ini penilaian responden terhadap pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan persepsi yang melingkupinya. Artinya ini sangat dominan begitu," kata Dedi dalam diskusi virtual Polemik MNC Trijaya "Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024", Sabtu (10/4/2021).

Baca juga: Survei IPO: 56 Persen Masyarakat Puas terhadap Jokowi, Maruf Amin 36 Persen

Dari 73 persen tersebut, Dedi merinci, didapatkan hasil bahwa responden yang menilai percaya terhadap tingkat keamanan vaksin sebanyak 71 persen.

Kemudian, sebanyak 68 persen responden menyatakan menerima kebijakan vaksinasi karena menilai dari tingkat keandalan vaksin.

Kendati demikian, pada pertanyaan mengenai persepsi masyarakat terhadap vaksin yang bebas korupsi, justru hasil yang didapat rendah.

"Bebas korupsinya hanya diyakini 24 persen. Jadi ini vaksin bagus begitu, tetapi hanya 24 persen masyarakat yang menyatakan bahwa vaksin ini akan berjalan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah," jelasnya.

Baca juga: Survei IPO: 51,3 Persen Masyarakat Nilai Bantuan Tunai Tidak Tepat Sasaran

Sementara itu, lanjut Dedi, sebanyak 49 persen responden menyatakan kebijakan vaksin akan menjadi celah adanya tindak pidana korupsi.

Dari hasil survei tersebut, Dedi menggambarkan, tingkat kepercayaan masyarakat bahwa vaksinasi akan dilakukan terhadap 180 juta penduduk masih rendah.

"Dari tabulasi yang dilakukan memang sangat tinggi sekali 73 persen responden menerima kebijakan vaksin, tapi kan hanya 24 persen yang menyatakan vaksin ini akan berjalan sesuai. Misalnya, vaksin ini kan 180 juta penduduk. Itu masyarakat yang percaya betul-betul turun ke masyarakat seangka itu hanya 24 persen," ungkap dia.

Lebih lanjut, Dedi menjabarkan bahwa penilaian masyarakat yang tinggi terhadap kebijakan vaksinasi juga didapat dari berbagai faktor, di antaranya pemberitaan media, imbauan pemerintah, dan tokoh agama.

Baca juga: Lansia Depok Akan Diantar Jemput jika Daftar Vaksinasi Covid-19 di RSUI hingga 13 April

Ia mengatakan, masyarakat yang yakin dengan vaksin karena pemberitaan media sebanyak 39 persen, kemudian karena imbauan pemerintah 55 persen, dan 26 persen karena mengikuti tokoh agama.

"Dengan asumsi tersebut, 71 persen responden menyatakan bersedia divaksin Covid-19," ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, hingga Jumat (9/4/2021), jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi dosis kedua mencapai 4.910.081 orang.

Untuk jumlah masyarakat yang sudah divaksin dosis pertama yakni sebanyak 9.722.530 orang.

Adapun masyarakat yang divaksinasi yakni dari kalangan tenaga kesehatan, petugas publik, dan lansia. Mereka adalah sasaran pada program vaksinasi tahap kedua.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com