Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Lantik Sejumlah Pejabat Eselon I, Kepala BRGM Optimistis Capai Target Tugas

Kompas.com - 09/04/2021, 21:04 WIB
A P Sari,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kepala Badan Retorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono optimistis jika pelantikan sejumlah pejabat eselon I di BRGM bisa mengakselerasi pelaksanaan tugas-tugas yang ada.

Menurutnya, sebagai lembaga pemerintah nonstruktural dan hybrid, BRGM harus berorientasi pada capaian tugas dan target. Untuk itu, diperlukan adanya budaya kerja yang berbeda.

“Kunci keberlanjutan kinerja restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove adalah partisipasi masyarakat yang didorong oleh kemanfaatan gambut dan mangrove yang terkelola baik,” ujar Hartono dalam agenda pelantikan pejabat eselon I di lingkungan BRGM, Jakarta, Jumat (9/4/2021).

Hartono melanjutkan, BRGM memiliki tugas yang berat dan menantang. Oleh karena itu, ia meminta semua pejabat untuk bekerja dengan cara yang tidak biasa.

Baca juga: BRGM Siap Percepat Penanaman Mangrove di 9 Provinsi

“Kami perlu berpikir kreatif dan mampu mewujudkan kebijakan dengan tindakan yang tepat. Sebab, kami harus menata organisasi menjadi lembaga yang mampu bekerja cerdas dengan personel yang berorientasi pada pelayanan publik,” tuturnya.

Agar bisa mewujudkan hal itu, kata dia, diperlukan penggalangan semua potensi masyarakat untuk mempercepat restorasi gambut dan mangrove.

“Selain itu, konsolidasikan capaian restorasi gambut dan integrasikan kinerja yang telah dilakukan penanggung jawab usaha dengan restorasi oleh pemerintah dan masyarakat,” tegasnya.

Menurut dia, saat ini bukanlah hal yang tepat untuk bekerja sendiri. Bagaimana pun, BRGM perlu bekerja sama dengan pihak lain.

Baca juga: Luhut Bilang, Banyak Manfaat Lahan Gambut Kalteng Disulap Jadi Sawah

Penting dicatat, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2020, struktur BRGM terdiri dari sekretaris badan, deputi bidang perencanaan dan evaluasi, deputi bidang konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan.

Selain itu, ada juga posisi deputi bidang edukasi dan sosialisasi, partisipasi dan kemitraan, serta deputi bidang pemberdayaan masyarakat.

Setelah melalui rangkaian seleksi, pada Jumat ini, Ayu Dewi resmi dilantik sebagai Sekretaris BRGM, Satyawan Pudyatmoko sebagai Deputi Perencanaan dan Evaluasi, serta Tris Raditian sebagai Deputi Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan.

Kemudian ada Myrna A Safitri sebagai Deputi Edukasi dan Sosialisasi Partisipasi dan Kemitraan serta Gatot Soebiantoro sebagai Deputi Pemberdayaan Masyarakat.

Baca juga: Kondisi di Muaro Jambi, Kebakaran Lahan Gambut Mulai Terjadi Jelang Musim Panas

Sejumlah pejabat yang dilantik merupakan orang-orang relevan dan berpengalaman untuk menjalankan tugas-tugas yang diemban.

Ayu Dewi Utari adalah rimbawan dan birokrat karier dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang sebelumnya menduduki jabatan Kepala Biro Perencanaan.

Sama dengan Ayu, Gatot berasal dari KLHK dengan jabatan akhir sebagai Kepala Pusat Keteknikan. Sedangkan Satyawan sebelumnya pernah menjadi Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Adapun Tris Raditian sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah 1 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Baca juga: 10 Juta Bibit Mangrove Disiapkan untuk Rehabilitasi 27.244 Hektar Kawasan Ibu Kota Baru

Myrna Safitri sendiri merupakan pejabat lama yang sebelumnya mengemban jabatan sebagai Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan BRGM sejak 2016. Selain itu, Myrna juga merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com