Pidato di KTT D-8, Jokowi Dorong Pengembangan Industri "Start Up"

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mendorong agar industri start up terus dikembangkan.

Hal ini Jokowi sampaikan saat memberikan sambutan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-10 D-8 yang digelar secara virtual, Kamis (8/4/2021).

"Presiden RI menggarisbawahi agar inovasi dapat terus ditumbuhkan. Industri start up harus terus didorong," kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengutip pidato Presiden yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis malam.

Baca juga: Jokowi Dorong Negara D-8 Pulihkan Ekonomi Global lewat Perdagangan

Menurut Jokowi, keunggulan D-8 sebagai negara mayoritas muslim harus dimanfaatkan. Oleh karenanya, ia juga mendorong pengembangan industri start up berbasis syariah.

Presiden juga ingin negara-negara anggota D-8 terus mengembangkan teknologi digital.

Digitalisasi, artificial intelligence, computing power, big data, hingga data analytics, telah melahirkan terobosan-terobosan baru. Sektor-sektor tersebut, menurut Jokowi, merupakan ekonomi masa depan.

"Dan tentu saja D-8 harus memanfaatkan teknologi tersebut untuk menyejahterakan rakyat," ujar Retno.

Baca juga: Jokowi Serukan Penolakan terhadap Nasionalisme Vaksin

Jokowi menyampaikan, D-8 memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan teknologi digital. Sebab, demografi penduduk muda D-8 mencapai 323 juta orang atau sekitar 27,3 persen.

Angka Ini jauh lebih tinggi dibanding penduduk muda negara G-7 yang mencapai 135 juta orang atau sekitar 17,3 persen dari total populasi.

"Investasi kepada kaum muda adalah investasi untuk masa depan," kata Retno.

Baca juga: Jokowi di KTT D-8: Kita Harus Dorong Akses yang Adil terhadap Vaksin Covid-19

KTT ke-10 D-8 digelar di Dhaka, Bangladesh, dengan tema Partnership for a Transformative World: Harnessing the Power of Youth and Technology.

KTT ini merupakan pertemuan 3 tahunan para kepala pemerintahan negara-negara D-8.

Pada pertemuan kali ini, KTT dihadiri oleh hampir semua pemimpin negara anggota D-8 yaitu Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Pakistan, Turki, dan Nigeria.