Ingin Bertemu Jokowi, Mahfud, dan Yasonna Laoly, AHY: Sejak Hari Pertama Saya Memohon

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa dirinya ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo; Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD; serta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

AHY menjelaskan, keinginannya itu sudah muncul sejak hari pertama konflik perebutan kekuasaan di Partai Demokrat terjadi.

"Sejak hari pertama saya memohon waktu sebetulnya dengan Bapak Presiden, Menko Polhukam, dengan Menteri Hukum dan HAM, dan dengan siapa pun yang saya anggap memiliki otoritas penuh terhadap penyelenggaraan hukum dan berkompeten menjaga stabilitas politik di Indonesia," jelas AHY di program Satu Meja The Forum, Kompas TV, Rabu (7/4/2021).

Baca juga: Gimik dan Langkah Politik AHY

Menurut AHY, pertemuan itu merupakan silaturahmi yang ingin dilakukannya untuk menceritakan kondisi Partai Demokrat.

"Beliau-beliau banyak sekali pekerjaan dan tugas negara, kami menghargai itu, tapi bolehlah kami terus mencari waktu untuk bersilaturahmi," terangnya.

"Karena penting bagi saya dan ini sebuah amanah ketika melaporkan apa yang terjadi dalam Partai Demokrat," sambung AHY.

Jika akhirnya dapat bertemu, AHY ingin menyampaikan versi yang sebenarnya atas konflik kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat.

Baca juga: Hikmah Terbesar KLB Demokrat bagi AHY: Kami Semakin Solid, Mesin Partai Selalu Menghangat

"Karena wajib bagi kami untuk menyampaikan versi kami, versi sebenarnya bagi kami ini adalah versi yang benar. Oleh karena itu, harus disampaikan secara langsung," imbuhnya.

AHY juga menuturkan bahwa pihaknya tidak pernah mencoba untuk membangun opini publik yang menyudutkan pihak-pihak tertentu.

Dalam hal ini adalah menyudutkan pemerintah terkait konflik perebutan kekuasaan di Partai Demokrat yang melibatkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

"Sekali lagi kami tidak pernah mencoba untuk membangun opini publik yang aneh-aneh, apalagi menyudutkan siapa pun, tapi ini menjadi konsumsi publik, tidak bisa kami cegah," pungkas dia.