Gimik dan Langkah Politik AHY

Kompas.com - 07/04/2021, 14:57 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal di Jakarta, Jumat (5/3/2021). AHY mengecam KLB yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara itu karena inkonstitusional serta meminta Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) untuk tidak mengesahkan hasil KLB yang telah memutuskan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAKetua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal di Jakarta, Jumat (5/3/2021). AHY mengecam KLB yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara itu karena inkonstitusional serta meminta Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) untuk tidak mengesahkan hasil KLB yang telah memutuskan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

SETELAH melalui drama panjang nan melelahkan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akhirnya berhasil mempertahankan kepemimpinanya di Partai Demokrat.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak permohonan pengesahan hasil Konges Luar Biasa [KLB] Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

KLB yang digelar di Deli Serdang ini merupakan puncak dari upaya menggulingkan AHY dan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat dari tangan anak sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.

Baca juga: Alasan Pemerintah Tolak Pengesahan Partai Demokrat Kubu Moeldoko

 

Sebelumnya, AHY sudah mencium bau tak sedap terkait upaya pengambilalihan kepemimpinan partai secara paksa ini. Dia pun langsung memecat sejumlah kader Partai Demokrat yang terlibat dalam upaya kudeta tersebut.

Kudeta yang diinisiasi sejumlah kader senior Partai Demokrat ini berawal dari kekecewaan sejumlah kader partai. Mereka tak puas dengan kepemimpinan AHY. Ketidakpuasan itu kabarnya terkait dengan kebijakan AHY membuang para senior partai hingga soal pungutan dan kegagalan Demokrat dalam Pilkada Serentak 2020.

Oligarki dan politik dinasti menjadi dalih digelarnya KLB di Deli Serdang. Mantan politikus Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun menuding, partai berlambang bintang mercy itu kini sudah menjadi dinasti Puri Cikeas.

Baca juga: Mereka yang Dipecat akibat Konflik KLB Partai Demokrat

 

Dia menyebut, Kongres V Partai Demorkat yang mengukuhkan AHY sebagai ketua umum partai merupakan hasil rekayasa Susilo Bambang Yudhoyono [SBY]. AHY disebut tak berkeringat dan dianggap hanya mendapatkan warisan dari ayahnya.

Tak tinggal diam

Kisruh di tubuh Partai Demokrat ini menjadi ujian pertama bagi AHY. Pasalnya, banyak yang meragukan kemampuan mantan calon gubernur DKI Jakarta ini dalam berpolitik.

Sejak mencium adanya upaya kudeta, AHY melakukan beragam cara dan upaya guna meredam dan memupusnya. Salah satunya dengan memecat sejumlah kader yang dinilai berkhianat dan akan menggoyang kekuasannya. Tak hanya elite demokrat di Jakarta, sejumlah kader Demokrat di daerah juga kena.

Tak hanya itu, AHY juga berkirim surat ke Istana. Surat itu sengaja dikirim guna meminta penjelasan dari Presiden Joko Widodo terkait dugaan dan kecurigaan adanya keterlibatan pihak istana dalam upaya perebutan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Nasional
AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

Nasional
BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

Nasional
Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Nasional
BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

Nasional
Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Nasional
KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Nasional
Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Nasional
Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Nasional
Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Nasional
Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Nasional
Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Nasional
Ngabalin Sebut 'Reshuffle' Kabinet Dilakukan Pekan Ini

Ngabalin Sebut "Reshuffle" Kabinet Dilakukan Pekan Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X