Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi I Dukung Langkah Pemerintah Siapkan Kebijakan Pendukung Jaringan 5G

Kompas.com - 07/04/2021, 19:16 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam menyiapkan kebijakan pendukung jaringan 5G secara komprehensif.

Kebijakan tersebut menyangkut aspek regulasi, spektrum frekuesi, infrastruktur, aspek perangkat ekosistem dan talenta digital.

Hal ini merupakan salah satu kesimpulan rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate yang membahas tata kelola 5G, Rabu (7/4/2021).

"Sehingga teknologi 5G mampu memberikan manfaat optimal kepada masyarakat dan menumbuhkan sektor ekonomi digital di Indonesia," kata Wakil Ketua Komisi I Bambang Kristiono saat membacakan kesimpulan rapat.

Baca juga: Sebelum Terapkan 5G, Pemerintah Diminta Siapkan Ekosistem Masyarakat

Selain itu, Komisi I juga meminta pemerintah menganalisis penerapan teknologi 5G untuk meminimalisasi dampak negatif.

Kemudian, Komisi I menekankan agar tata kelola 5G mampu menciptakan peluang potensi dalam negeri secara optimal.

"Kominfo juga harus bersinergi dengan program percepatan transformasi digital dan menyiapkan roadmap digitalisasi dan pelaksanaan migrasi ASO tepat waktu pada November 2022," ujarnya.

Baca juga: Menkominfo Sebut Indonesia Sudah Uji Coba Layanan 5G 12 Kali, Salah Satunya Saat Asian Games 2018

Selanjutnya, Kemenkominfo diminta meneruskan kerja sama dengan pemerintah daerah (pemda), sektor industri, serta berbagai pihak terkait teknologi 5G sehingga tercipta sinergitas.

Sejalan dengan hal tersebut, kata Bambang, pemerintah perlu menjalankan program literasi digital secara berkesinambungan.

Menurut Bambang, literasi digital diperlukan agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dengan baik.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Aturan TKDN untuk Perangkat 5G, Ini Besarannya

Sementara itu, Menkominfo Johnny G Plate menekankan soal sinergi antara pemerintah dan Komisi I dalam mempersiapkan teknologi 5G di Indonesia.

Johnny mengatakan pihaknya tak bisa bekerja sendirian. Ia pun mengajak Komisi I dalam hal literasi atau edukasi digital kepada masyarakat.

"Kerja bersama-sama ini penting, bangsa kita bangsa besar. Bangsa kita penduduknya jumlahnya banyak, dan menjadi tugas kita bersama untuk mengajak mereka on boarding digital," kata Johnny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com