Salin Artikel

Komisi I Dukung Langkah Pemerintah Siapkan Kebijakan Pendukung Jaringan 5G

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam menyiapkan kebijakan pendukung jaringan 5G secara komprehensif.

Kebijakan tersebut menyangkut aspek regulasi, spektrum frekuesi, infrastruktur, aspek perangkat ekosistem dan talenta digital.

Hal ini merupakan salah satu kesimpulan rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate yang membahas tata kelola 5G, Rabu (7/4/2021).

"Sehingga teknologi 5G mampu memberikan manfaat optimal kepada masyarakat dan menumbuhkan sektor ekonomi digital di Indonesia," kata Wakil Ketua Komisi I Bambang Kristiono saat membacakan kesimpulan rapat.

Selain itu, Komisi I juga meminta pemerintah menganalisis penerapan teknologi 5G untuk meminimalisasi dampak negatif.

Kemudian, Komisi I menekankan agar tata kelola 5G mampu menciptakan peluang potensi dalam negeri secara optimal.

"Kominfo juga harus bersinergi dengan program percepatan transformasi digital dan menyiapkan roadmap digitalisasi dan pelaksanaan migrasi ASO tepat waktu pada November 2022," ujarnya.

Selanjutnya, Kemenkominfo diminta meneruskan kerja sama dengan pemerintah daerah (pemda), sektor industri, serta berbagai pihak terkait teknologi 5G sehingga tercipta sinergitas.

Sejalan dengan hal tersebut, kata Bambang, pemerintah perlu menjalankan program literasi digital secara berkesinambungan.

Menurut Bambang, literasi digital diperlukan agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dengan baik.

Sementara itu, Menkominfo Johnny G Plate menekankan soal sinergi antara pemerintah dan Komisi I dalam mempersiapkan teknologi 5G di Indonesia.

Johnny mengatakan pihaknya tak bisa bekerja sendirian. Ia pun mengajak Komisi I dalam hal literasi atau edukasi digital kepada masyarakat.

"Kerja bersama-sama ini penting, bangsa kita bangsa besar. Bangsa kita penduduknya jumlahnya banyak, dan menjadi tugas kita bersama untuk mengajak mereka on boarding digital," kata Johnny.

https://nasional.kompas.com/read/2021/04/07/19162261/komisi-i-dukung-langkah-pemerintah-siapkan-kebijakan-pendukung-jaringan-5g

Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke