Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirut Bio Farma Sebut Kapasitas Vaksinasi Gotong Royong Bisa Capai 4 Juta Per Bulan

Kompas.com - 29/03/2021, 22:48 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan, kapasitas program vaksinasi gotong royong bisa mencapai 3 hingga 4 juta per bulannya.

Itu dengan catatan, apabila sebanyak 806 fasilitas layanan kesehatan (faskes) di Indonesia bisa dimanfaatkan dan dioptimalkan.

"Nah, kalau semua ini bisa kita optimalkan, ini juga sangat membantu dari potensi kecepatan vaksinasi di mana kalau seandainya diasumsikan satu tenaga vaksinasitor bisa melakukan 75-100 vaksinasi sehari, mungkin sebulan dari vaksinasi gotong royong ini kita bisa melakukan sekitar 3-4 juta vaksinasi per bulannya," kata Honesti dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR, Senin (29/3/2021).

Baca juga: 17.387 Perusahaan Telah Mendaftar Vaksinasi Gotong Royong

Ia menjelaskan, 806 faskes yang siap tersebut terdiri dari 65 faskes milik jaringan Bio Farma, 504 milik Kimia Farma, dan 237 jaringan faskes milik swasta.

Sementara itu, Honesti juga mengatakan bahwa pihaknya kini tengah bernegosiasi dengan dua perusahaan pengembang vaksin yakni Sinopharm dan Moderna.

"Dari diskusi kita sama mereka, rencana kita akan memasukkan sekitar 15 juta dosis dari Sinopharm itu sampai Q2 tahun 2021. Sekarang kita lagi finalisasi negosiasi dengan Sinopharm dan juga lagi proses untuk dapatkan Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM," jelasnya.

Adapun Sinopharm berasal dari perusahaan China dan Moderna dari Amerika Serikat.

Untuk merek vaksin Moderna, jelas Honesti, berbeda dengan Sinopharm lantaran menggunakan platform baru MRNa.

Baca juga: Satgas: Vaksin Gotong Royong Diberikan ke Karyawan Perusahaan secara Gratis

Selain itu, ada spesifikasi khusus dari cold chain atau tempat penyimpanan dengan suhu -20 derajat celsius untuk menjaga mutu dari vaksin.

"Ini juga ada rencana kita memasukkan sekitar 5,2 juta dosis vaksin moderna ini dan akan dimulai di Q3 tahun 2021. Sekarang kita juga lagi proses diskusi dengan mereka," terang dia.

Lebih jauh, ia menerangkan bahwa vaksin Moderna sama dengan vaksin lainnya yakni memerlukan dua dosis, dengan interval antara penyuntikan vaksin pertama dan kedua 28 hari.

Tak hanya itu, Honesti juga mengaku pihaknya sudah menyiapkan sistem distribusi terhadap vaksin mandiri.

"Dalam hal ini, kami juga sudah mengembangkan satu sistem yang terintegrasi, mulai dari proses produksi vaksin itu sendiri, sampai ke program vaksinasi yang diberikan ke masyarakat," katanya.

Diketahui, hingga kini pemerintah masih menjalankan program vaksinasi gratis dengan merek vaksin yang digunakan yaitu vaksin Sinovac asal China.

Baca juga: Vaksinasi Gotong Royong, Bio Farma Akan Datangkan 20,2 Juta Vaksin Sinopharm dan Moderna

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihak Covax-GAVI selaku penyedia vaksin AstraZeneca untuk Indonesia memutuskan menunda pengiriman vaksin itu ke Tanah Air.

Penundaan yang dimaksud menyasar dua kali rencana pengiriman vaksin pada Maret dan April 2021 atau gelombang kedua dan ketiga.

Adapun kelompok masyarakat yang divaksin hingga kini di antaranya tenaga kesehatan, petugas publik dan lansia. Mereka adalah sasaran pada program vaksinasi tahap kedua.

Hingga tahap kedua ini pemerintah menargetkan 40.349.051 orang yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com