Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat SBY Tolak Usulan Gelar Jenderal Besar TNI dari Moeldoko…

Kompas.com - 29/03/2021, 11:42 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat memiliki hubungan yang mesra dalam jagat politik nasional.

Saat itu SBY masih menjabat Presiden RI keenam dan Moeldoko merupakan Panglima TNI yang ditunjuk eks Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.

Ketika itu, SBY mengajukan nama Moeldoko sebagai calon Panglima TNI ke DPR untuk menggantikan Agus Suhartono yang akan segera pensiun.

Baca juga: SBY Merasa Malu dan Bersalah Pernah Berikan Jabatan ke Moeldoko

Sebelum menjabat Panglima TNI, Moeldoko lebih dulu menduduki jabatan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Penunjukan Moeldoko sebagai KSAD juga dilakukan oleh SBY.

Kala itu SBY resmi menunjuk Moeldoko sebagai KSAD menggantikan adik iparnya Pramono Edhie Wibowo yang memasuki masa pensiun

Penunjukan Moeldoko sebagai KSAD dan Panglima TNI merupakan bentuk kepercayaan SBY kepada juniornya itu di TNI.

Penunjukan Moeldoko sebagai KSAD dan Panglima TNI juga membuat hubungannya dengan SBY kian harmonis.

Bahkan saat menjabat Panglima TNI, Moeldoko pernah mengusulkan SBY mendapatkan anugerah Jenderal Besar TNI seperti Presiden Soeharto, Jenderal AH Nasution, dan Panglima Besar Soedirman.

Baca juga: SBY: Tak Pernah Terlintas di Pikiran Saya, Demokrat Akan Dibeginikan

Ia menilai SBY layak mendapatkan gelar tersebut lantaran semangatnya yang besar dalam memodernisasi dan mereformasi TNI.

“Semangat yang kuat dari Bapak Presiden membangun kekuatan TNI yang andal, kami bersepakat tidak salah kiranya kalau Jenderal Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono mendapatkan anugerah Jenderal Besar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),” kata Moeldoko sebagaimana dikutip dari Kontan.co.id pada 9 Januari 2014.

Namun SBY menolak usulan Moeldoko tersebut. SBY merasa apa yang dilakukannya dalam memodernisasi alat utama sitem pertahanan (alutsista) TNI merupakan tanggung jawab sebagai Kepala Negara.

"Terus terang beliau menolak, tapi mengapresiasi apa yang disampaikan Panglima TNI (Moeldoko)," ujar Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dilansir dari Tempo.co (9/1/2014).

"Presiden mengatakan tidak diperlukan penghargaan seperti itu. Cukup lama TNI kita tak terbangun dan tak termodernisasi alutsistanya, sudah usang. Sekaranglah waktunya, ketika ekonomi kita memungkinkan." Tutur Sudi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com