JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat memiliki hubungan yang mesra dalam jagat politik nasional.
Saat itu SBY masih menjabat Presiden RI keenam dan Moeldoko merupakan Panglima TNI yang ditunjuk eks Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.
Ketika itu, SBY mengajukan nama Moeldoko sebagai calon Panglima TNI ke DPR untuk menggantikan Agus Suhartono yang akan segera pensiun.
Baca juga: SBY Merasa Malu dan Bersalah Pernah Berikan Jabatan ke Moeldoko
Sebelum menjabat Panglima TNI, Moeldoko lebih dulu menduduki jabatan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Penunjukan Moeldoko sebagai KSAD juga dilakukan oleh SBY.
Kala itu SBY resmi menunjuk Moeldoko sebagai KSAD menggantikan adik iparnya Pramono Edhie Wibowo yang memasuki masa pensiun
Penunjukan Moeldoko sebagai KSAD dan Panglima TNI merupakan bentuk kepercayaan SBY kepada juniornya itu di TNI.
Penunjukan Moeldoko sebagai KSAD dan Panglima TNI juga membuat hubungannya dengan SBY kian harmonis.
Bahkan saat menjabat Panglima TNI, Moeldoko pernah mengusulkan SBY mendapatkan anugerah Jenderal Besar TNI seperti Presiden Soeharto, Jenderal AH Nasution, dan Panglima Besar Soedirman.
Baca juga: SBY: Tak Pernah Terlintas di Pikiran Saya, Demokrat Akan Dibeginikan
Ia menilai SBY layak mendapatkan gelar tersebut lantaran semangatnya yang besar dalam memodernisasi dan mereformasi TNI.
“Semangat yang kuat dari Bapak Presiden membangun kekuatan TNI yang andal, kami bersepakat tidak salah kiranya kalau Jenderal Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono mendapatkan anugerah Jenderal Besar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),” kata Moeldoko sebagaimana dikutip dari Kontan.co.id pada 9 Januari 2014.
Namun SBY menolak usulan Moeldoko tersebut. SBY merasa apa yang dilakukannya dalam memodernisasi alat utama sitem pertahanan (alutsista) TNI merupakan tanggung jawab sebagai Kepala Negara.
"Terus terang beliau menolak, tapi mengapresiasi apa yang disampaikan Panglima TNI (Moeldoko)," ujar Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dilansir dari Tempo.co (9/1/2014).
"Presiden mengatakan tidak diperlukan penghargaan seperti itu. Cukup lama TNI kita tak terbangun dan tak termodernisasi alutsistanya, sudah usang. Sekaranglah waktunya, ketika ekonomi kita memungkinkan." Tutur Sudi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.