Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum PAN: Penantang Kini Jadi Menteri, yang Kalah Gabung ke Penguasa

Kompas.com - 24/03/2021, 19:55 WIB
Ardito Ramadhan,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyoroti polarisasi masyarakat selama beberapa tahun terakhir akibat kontestasi politik.

Menurut Zulkifli, tensi politik tidak dikelola dengan baik. Akibatnya masyarakat pun ikut terbelah.

Namun pada akhirnya, dua kelompok politik yang bersaing pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 menjadi satu kekuatan.

"Setelah pemenang pilpres diperoleh, pada akhirnya saudara-saudara, yang kalah bergabung juga dengan penguasa. Capres dan cawapres penantang keduanya kini menjadi menteri juga bergabung dengan presiden yang terpilih," ujar Zulkifli saat menyampaikan pidato kebangsaan yang disiarkan melalui akun Youtube miliknya, Rabu (24/3/2021).

Baca juga: PAN Sepakat dengan Ridwal Kamil soal Penundaan Impor Beras

Seperti diketahui, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, pesaing Joko Widodo-Ma'ruf Amin, kini memegang jabatan menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.

Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan, sedangkan Sandiaga menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

PAN sendiri merupakan salah satu partai yang mengusung pasangan Prabowo-Sandiaga pada Pemilu 2019.

Baca juga: Soal Tudingan Amien Rais tentang Masa Jabatan Presiden, PAN: Presiden Menolak Amendemen UUD 1945

Zulkifli mengatakan, karena dua pihak bergabung, tidak ada lagi kelompok yang disebut berkuasa dan tidak berkuasa. Sementara, kontestasi politik yang terjadi telah mengeluarkan ongkos yang sangat tinggi.

Tidak hanya soal polarisasi di masyarakat, tetapi juga banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal selama penyelanggaraan pemilu karena kelelahan.

Ditambah lagi dengan banyaknya orang yang terpaksa masuk penjara akibat persaingan politik serta kerusuhan yang meletus di tengah persaingan tersebut.

"Tapi akhirnya saudara-saudara, akhirnya yang kalah dan menang bersatu kembali, masyarakat masih bermusuhan, cebong-kampret masih berlanjut," ujar Zulkfili.

Baca juga: Bertemu Ridwan Kamil, Sekjen PAN Bahas Calon Pemimpin Indonesia Masa Depan

Wakil Ketua MPR itu pun mengajak elite politik untuk melakukan rekonsiliasi nasional guna mengembalikan kultur berbangsa dan bernegara.

Kemudian, Zulkifli menekankan, elite politik harus meminta maaf kepada masyarakat serta berjanji tidak lagi menggunakan politik identitas, isu agama atau SARA dalam suksesi kekuasaan.

"Ongkos sosialnya besar sekali yang harus kita tanggung. Mulai hari ini masyarakat harus diajak bersatu kembali, menguatkan lagi spirit sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com