Ketum PAN: Penantang Kini Jadi Menteri, yang Kalah Gabung ke Penguasa

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyoroti polarisasi masyarakat selama beberapa tahun terakhir akibat kontestasi politik.

Menurut Zulkifli, tensi politik tidak dikelola dengan baik. Akibatnya masyarakat pun ikut terbelah.

Namun pada akhirnya, dua kelompok politik yang bersaing pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 menjadi satu kekuatan.

"Setelah pemenang pilpres diperoleh, pada akhirnya saudara-saudara, yang kalah bergabung juga dengan penguasa. Capres dan cawapres penantang keduanya kini menjadi menteri juga bergabung dengan presiden yang terpilih," ujar Zulkifli saat menyampaikan pidato kebangsaan yang disiarkan melalui akun Youtube miliknya, Rabu (24/3/2021).

Seperti diketahui, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, pesaing Joko Widodo-Ma'ruf Amin, kini memegang jabatan menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.

Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan, sedangkan Sandiaga menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

PAN sendiri merupakan salah satu partai yang mengusung pasangan Prabowo-Sandiaga pada Pemilu 2019.

Zulkifli mengatakan, karena dua pihak bergabung, tidak ada lagi kelompok yang disebut berkuasa dan tidak berkuasa. Sementara, kontestasi politik yang terjadi telah mengeluarkan ongkos yang sangat tinggi.

Tidak hanya soal polarisasi di masyarakat, tetapi juga banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal selama penyelanggaraan pemilu karena kelelahan.

Ditambah lagi dengan banyaknya orang yang terpaksa masuk penjara akibat persaingan politik serta kerusuhan yang meletus di tengah persaingan tersebut.

"Tapi akhirnya saudara-saudara, akhirnya yang kalah dan menang bersatu kembali, masyarakat masih bermusuhan, cebong-kampret masih berlanjut," ujar Zulkfili.

Wakil Ketua MPR itu pun mengajak elite politik untuk melakukan rekonsiliasi nasional guna mengembalikan kultur berbangsa dan bernegara.

Kemudian, Zulkifli menekankan, elite politik harus meminta maaf kepada masyarakat serta berjanji tidak lagi menggunakan politik identitas, isu agama atau SARA dalam suksesi kekuasaan.

"Ongkos sosialnya besar sekali yang harus kita tanggung. Mulai hari ini masyarakat harus diajak bersatu kembali, menguatkan lagi spirit sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia," kata dia.