Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Minta Petugas Penanganan Stunting Sampaikan Data Apa Adanya

Kompas.com - 17/03/2021, 08:24 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta petugas penanganan stunting di seluruh daerah menyampaikan data apa adanya.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir dalam kunjungannya ke Kabupaten Nias, Sumatera Utara, Selasa (16/3/2021).

Di daerah tersebut, angka stunting masih di atas rata-rata nasional dan harus ditekan oleh pemerintah daerahnya.

"Pemerintah daerah harus menekan angka stunting secara maksimal dan sungguh-sungguh dan para petugas di lapangan sampaikan datanya apa adanya, jangan disulap," kata Muahdjir dikutip dari siaran pers, Rabu (17/3/2021).

Baca juga: Penyebab Anak Stunting Tak Cuma Faktor Kurang Gizi

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan, prevalensi stunting di Kabupaten Nias sangat tinggi, yakni 61 persen.

Muhadjir mengatakan, apabila data petugas tidak benar, maka hal tersebut akan berdampak pada cara mengatasi stunting tersebut.

"Kalau dia stunting, sampaikan dia stunting. Kalau dia gizi buruk sampaikan gizi buruk sehingga nanti Kemenkes, BKKBN, bisa mengatasi dan menangani dengan sungguh-sungguh," kata dia.

Muhadjir mengatakan, penanganan stunting penting dilakukan sejak dini sebelum terjadi pernikahan.

Baca juga: Anak Stunting, Apa yang Dilakukan agar Tumbuh Kembang Membaik?

Hal tersebut harus diedukasikan terutama kepada para perempuan sejak remaja.

Menurut dia, memberikan pengetahuan yang baik seperti tentang kesehatan reproduksi dan gizi untuk mencegah stunting sejak dini adalah salah satu langkah pencegahan stunting.

"Kalau perkembangan kandungannya nanti terganggu maka perkembangan anaknya juga. Karena itu masalah stunting ini harus mendapatkan perhatian sungguh-sungguh," ujar dia.

Muhadjir mengatakan, perempuan dan anak merupakan kelompok rentan dan strategis.

Baca juga: Menko PMK: Kemiskinan Harus Ditangani untuk Atasi Stunting

Dengan demikian, pencegahan stunting pada perempuan dan anak pun perlu dilakukan sejak jauh-jauh hari.

Adapun berdasarkan hasil Riseksdas Status Gizi Balita pada 2019, prevalensi stunting di Indonesia masih sebesar 27,67 persen.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pun mencanangkan target penurunan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com