Menko PMK Minta Petugas Penanganan Stunting Sampaikan Data Apa Adanya

Hal tersebut disampaikan Muhadjir dalam kunjungannya ke Kabupaten Nias, Sumatera Utara, Selasa (16/3/2021).

Di daerah tersebut, angka stunting masih di atas rata-rata nasional dan harus ditekan oleh pemerintah daerahnya.

"Pemerintah daerah harus menekan angka stunting secara maksimal dan sungguh-sungguh dan para petugas di lapangan sampaikan datanya apa adanya, jangan disulap," kata Muahdjir dikutip dari siaran pers, Rabu (17/3/2021).

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan, prevalensi stunting di Kabupaten Nias sangat tinggi, yakni 61 persen.

Muhadjir mengatakan, apabila data petugas tidak benar, maka hal tersebut akan berdampak pada cara mengatasi stunting tersebut.

"Kalau dia stunting, sampaikan dia stunting. Kalau dia gizi buruk sampaikan gizi buruk sehingga nanti Kemenkes, BKKBN, bisa mengatasi dan menangani dengan sungguh-sungguh," kata dia.

Muhadjir mengatakan, penanganan stunting penting dilakukan sejak dini sebelum terjadi pernikahan.

Hal tersebut harus diedukasikan terutama kepada para perempuan sejak remaja.

Menurut dia, memberikan pengetahuan yang baik seperti tentang kesehatan reproduksi dan gizi untuk mencegah stunting sejak dini adalah salah satu langkah pencegahan stunting.

"Kalau perkembangan kandungannya nanti terganggu maka perkembangan anaknya juga. Karena itu masalah stunting ini harus mendapatkan perhatian sungguh-sungguh," ujar dia.

Muhadjir mengatakan, perempuan dan anak merupakan kelompok rentan dan strategis.

Dengan demikian, pencegahan stunting pada perempuan dan anak pun perlu dilakukan sejak jauh-jauh hari.

Adapun berdasarkan hasil Riseksdas Status Gizi Balita pada 2019, prevalensi stunting di Indonesia masih sebesar 27,67 persen.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pun mencanangkan target penurunan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024.