Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peneliti LIPI: Konflik di Myanmar Jadi Batu Ujian bagi ASEAN

Kompas.com - 13/03/2021, 13:33 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dewi Fortuna Anwar mengatakan, konflik yang terjadi di Myanmar menjadi ujian bagi negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN.

Sebab, menurut Dewi, jika konflik masih terus terjadi, Myanmar berpotensi dikenakan sanksi internasional yang berdampak pada ASEAN.

"Bayangkan negara-negara Uni Eropa akan mengatakan tak akan berhubungan dengan Myanmar dan ini akan berdampak ke ASEAN, ketika ASEAN berhubungan dengan Uni Eropa dan negara barat dan mereka mengatakan tidak mau berhubungan kalau ada Myanmar," kata Dewi dalam diskusi virtual bertajuk 'Perkembangan Krisis Myanmar', Sabtu (13/3/2021).

Baca juga: Biden Beri Bantuan Izin Tinggal dan Bekerja Sementara Warga Myanmar di AS saat Junta Militer Makin Brutal

Dewi mengatakan, penyelesaian konflik di Myanmar tidak mudah dilakukan dan membutuhkan kesabaran.

Ia mengatakan, negara-negara ASEAN tentu tidak bisa melakukan intervensi, namun setidaknya dapat memberikan alternatif.

"Kita masyarakat ASEAN itu memberikan alternatif kepada Myanmar namun konflik domestik hanya bisa diselesaikan secara domestik," ujarnya.

Lebih lanjut, Dewi mengatakan, jika Indonesia ingin menjembatani konflik di Myanmar, maka harus siap untuk dikritik.

"Indonesia juga harus siap dicaci maki karena di pihak NLD (Partai Aung San Suu Ki) tidak suka ASEAN berbicara dengan militer, Bu Retno (Menteri Luar Negeri) di demo, tetapi saya sampaikan ke Menlu kalau Indonesia jadi jembatan maka siap diinjak-injak," pungkasnya.

Baca juga: Peneliti LIPI: ASEAN Bisa Desak Militer Myanmar Hentikan Kekerasan Sipil

Situasi dan kondisi di Myanmar saat ini masih memanas karena terjadi aksi kudeta oleh militer.

Akibatnya, banyak korban berjatuhan karena melakukan aksi protes terhadap hal tersebut.

Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi pun saat ini tengah ditahan oleh pihak militer Myanmar yang menuduh Komisi Pemilihan Umum Myanmar (UEC) gagal menangani ketidakberesan besar dalam pemilu Myanmar yang digelar pada November 2020 lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com