Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mensesneg: Presiden Ingin Ekonomi Syariah RI jadi yang Terbesar di Dunia

Kompas.com - 12/03/2021, 12:08 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ingin agar ekonomi dan keuangan syariah Indonesia menjadi yang terbesar di dunia.

Menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, keinginan ini sudah berulang kali disampaikan Presiden dalam berbagai kesempatan.

"Bapak Presiden juga menekankan bahwa sebagai negara muslim terbesar di dunia, ekonomi dan keuangan syariah Indonesia itu selayaknya juga menjadi yang terbesar. Jadi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia itu selayaknya juga menjadi terbesar di dunia," kata Pratikno dalam acara peresmian lembaga Forum Nasional Keuangan Syariah Shafiec secara daring, Jumat (12/3/2021).

Baca juga: Wapres Ingin Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah Tak Tertinggal Teknologi Digital

Pratikno menyebut, ekonomi syariah Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif setiap tahunnya.

Menurut data The State of Global Islamic Economy Indicator Report, ekonomi syariah di Tanah Air menduduki peringkat ke-10 dunia pada tahun 2018. Angka ini merangkak naik di tahun 2019 menjadi peringkat 5, dan di tahun 2020 di peringkat 4.

"Kita harus berusaha terus, terus berupaya agar Indonesia menjadi rangking pertama terbesar di dunia," ujar Pratikno.

Dalam rangka mendorong percepatan pengembangan sektor keuangan syariah, pada tahun 2016 pemerintah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016.

Lembaga ini kemudian diperkuat dan diperluas menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNKES) pada tahun 2020 dengan berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020.

Baca juga: Wapres Sebut Perlu Kerja Keras agar Indonesia Jadi Pusat Perekonomian Syariah Dunia

KNEKS dipimpin oleh langsung oleh Presiden sebagai ketua dan didampingi Wakil Presiden sebagai wakil ketua yang merangkap ketua harian.

Lembaga ini beranggotakan 6 menteri yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri BUMN, Menteri PPN/Kepala Bappenas, serta Menteri Koperasi dan UMKM.

Anggota KNEKS juga melibatkan Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Melalui KNEKS, kata Pratikno, pemerintah berupaya menguatkan pembangunan ekonomi, terutama dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.

"Guna mendukung pembangunan ekonomi nasional terutama meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, ekonomi yang berkeadilan, serta kesejahteraan yang dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, di seluruh pelosok Tanah Air," ujar dia.

Baca juga: Wapres Tekankan Pentingnya Peranan Kampus Lahirkan SDM Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pratikno mengaku, dalam berbagai kesempatan dirinya bersaksi bahwa Presiden selalu menekankan prioritas pengentasan kemiskinan.

Selain pengembangan ekonomi syariah, Kepala Negara juga berkeinginan untuk menaikkan kelas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Saya mengikuti betul upaya pemerintah dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam beberapa tahun terakhir ini yang sekaligus sebagai bagian dari upaya untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif," kata Pratikno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com