Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Turun Gunung Hadapi Isu Kudeta, Pengamat: Ini Persoalan Serius

Kompas.com - 25/02/2021, 12:34 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menganggap isu kudeta Partai Demokrat sebagai isu serius.

Sehingga, SBY harus 'turun gunung' untuk memberikan pernyataan kepada kadernya sebagai respon atas isu tersebut.

"Soal kudeta Demokrat itu soal serius. Makanya SBY turun tangan dan turun gunung. Serius karena dilakukan oleh orang yang punya power dan uang," kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Kamis (25/2/2021).

"Karena kudetanya disinyalir masih berjalan dalam remang-remang, maka mau tidak mau, dan suka tidak suka, mesti turun tangan," imbuh dia.

Baca juga: Lawan Gerakan Kudeta, 34 Ketua DPD Demokrat se-Indonesia Bacakan Ikrar Setia Kepada AHY

Menurut Ujang, langkah yang dilakukan SBY sudah cukup bagus. Sebab, jika isu ini terus didiamkan, maka dikhawatirkan dapat mempengaruhi keberlangsungan nasib partai berlambang Mercy itu.

Bahkan, ia menyebut, Demokrat bisa terancam 'dibajak' oleh gerakan yang ingin mengambil alih kekuasaan partai. Kondisi itu pun tak akan menguntungkan SBY, karena ia juga dapat didepak dari kursi kekuasaannya apabila kudeta benar-benar terlaksana.

"Jika diam saja, dikhawatirkan ke depan Demokrat bisa dibajak, mengancam Demokrat. Bajak dan kudeta menjadi alasan SBY turun tangan. Untuk memastikan agar Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) aman dan tidak digoyang terus," terang Ujang.

"Jika AHY sampai dikudeta, maka SBY pun akan terlempar dari Demokrat. Akan juga terlempar sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat," ungkap Ujang.

Sebelumnya, SBY dikabarkan 'turun gunung' dengan memberikan pernyataan kepada kader-kadernya mengenai isu kudeta yang menerpa Partai Demokrat.

Baca juga: Saat SBY Turun Gunung Hadapi Isu Kudeta: Nyatakan Demokrat Tak Dijual hingga Sulit Cari Keadilan

Pernyataan itu disampaikan SBY dalam sebuah video yang dirilis pada Rabu (24/2/2021). Dalam video itu, SBY menegaskan, ia harus berjuang bersama kader untuk menghadapi upaya kudeta tersebut.

"Menghadapi gerakan ini, sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai, saya harus turun gunung. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan kecintaan yang mendalam terhadap Partai Demokrat," kata SBY dalam video yang dirilis pada Rabu (24/2/2021).

"Meskipun sebenarnya masa saya sudah lewat, saya harus berjuang bersama saudara semua," tutur dia.

Ada sejumlah hal yang disampaikan SBY dalam video tersebut, antara lain menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak dijual, keyakinannya soal Presiden Joko Widodo yang dinilai tidak terlibat dalam kudeta, hingga kisahnya yang mengaku sulit mendapat keadilan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com