Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Retno Konsultasi dengan Menlu Negara ASEAN Terkait Myanmar

Kompas.com - 23/02/2021, 16:07 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi sedang berkonsultasi dengan menteri luar negeri dari negara ASEAN lainnya terkait kudeta militer di Myanmar

“Menlu melakukan kunjungan dan konsultasi terus dengan Ketua ASEAN yaitu Brunei, untuk menangkap atau mengumpulkan pandangan-pandangan dari para mitranya,” ungkap Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Teuku Faizasyah dalam konferensi pers daring, Selasa (23/2/2021).

Retno menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin yang mendorong adanya pertemuan khusus para menlu se-ASEAN.

Baca juga: Indonesia Bantah Ada Rencana Aksi untuk Dukung Pemilu Baru di Myanmar

Faiza menuturkan, proses tersebut masih berjalan. Oleh karena itu, ia pun menampik adanya rencana aksi terhadap perkembangan politik di Myanmar tersebut.

“Terlalu dini apabila dalam artikel tersebut sudah ada rencana aksi, yang salah satunya menyebutkan bahwa seakan-akan mendukung adanya satu proses pemilu baru di Myanmar. Itu sama sekali bukanlah posisi Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, posisi Indonesia atas perkembangan situasi di Myanmar tidak berubah sejak awal.

Salah satunya adalah Indonesia mengimbau penggunaan prinsip-prinsip dalam Piagam ASEAN yakni, komitmen pada hukum, pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi, dan pemerintahan yang konstitusional.

Baca juga: Indonesia Bantah Ada Rencana Aksi untuk Dukung Pemilu Baru di Myanmar

Selain itu, Indonesia menggarisbawahi agar perselisihan terkait hasil pemilihan umum diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia.

Indonesia juga mendesak semua pihak di Myanmar agar menahan diri serta mengedepankan pendekatan dialog.

“Karena yang kita ingin garisbawahi adalah bagaimana kita mencari satu penyelesaian damai di Myanmar, yang bersifat satu proses politik demokrasi yang inklusif yang melibatkan semua pihak,” ungkap Faiza.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com