Kompas.com - 22/02/2021, 15:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Rosyidah Rachmawaty mengatakan, pihaknya melakukan pemantauan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro di 22.000 desa di 6 provinsi.

Ia mengatakan, dari hasil pemantauan Kemendes, penyebaran kasus Covid-19 masih terjadi tingkat desa.

"Terkait dengan kasus yang terkena Covid-19 masih ada, yang terkonfirmasi positif Covid-19 secara total posisi 21 Februari ada sekitar 36.000 (orang)," kata Rosyidah dalam talkshow BNPB secara virtual, Senin (22/2/2021).

Baca juga: Klaim PPKM Mikro Efektif, Khofifah: Sebelumnya Ada 210 RT Berstatus Zona Merah, Sekarang Nihil

Rosyidah mengatakan, mereka yang terpapar Covid-19 telah mendapatkan penanganan dari posko yang ada di desa dan berkoordinasi dengan Puskemas setempat untuk mendapatkan perawatan.

"Karena memang untuk penanganan ini harus melibatkan dari tenaga kesehatan yang ada," ujarnya.

Rosyidah juga mengungkapkan, kasus positif Covid-19 juga mengalami kenaikan di zona hijau.

Ia mengatakan, pada 18 Februari kasus Covid-19 di zona hijau tercatat 6.292 kasus. Kemudian, mengalami peningkatan pada 21 Februari menjadi 7.578 kasus.

Kendati demikian, Rosyidah mengatakan, pihaknya telah melakukan sosialisasi dan menyediakan fasilitas publik untuk mendukung PPKM mikro.

Baca juga: Penambahan Ribuan Kasus Covid-19 dan Klaim Keberhasilan PPKM Mikro...

Di antaranya, menyediakan tempat cuci tangan, penyemprotan disinfektan, pendirian Pos Relawan Desa di 18.535 desa dari 22.000 desa, membangun pos gerbang desa hingga tempat isolasi.

"Termasuk juga mengadakan pendataan terhadap masyarakat yang rentan sakit, kemudian terus melakukan imbauan untuk penggunaan masker di desa dan berbagai kegiatan 3 M dan 2 M," ucapnya.

Lebih lanjut, Rosyidah mengatakan, pihaknya juga mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penanganan Covid-19 di luar anggaran untuk bantuan langsung tunai (BLT).

"Ini kami Kementerian Desa juga terus melakukan pemantauan dan sudah diterbitkan peraturan Dirjen perimbangan keuangan untuk memperlancar atau relaksasi terhadap pencairan 8 persen dari dana desa untuk penanganan Covid-19," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Tunjuk 30 Jaksa Usut Kasus Pembunuhan Brigadir J

Kejagung Tunjuk 30 Jaksa Usut Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Komnas HAM Bentuk Tim Ad Hoc Kasus Pelanggaran Berat Pembunuhan Munir

Komnas HAM Bentuk Tim Ad Hoc Kasus Pelanggaran Berat Pembunuhan Munir

Nasional
9 Parpol Akan Daftar ke KPU Besok, Ada Partai Masyumi-Partai Damai Kasih Bangsa

9 Parpol Akan Daftar ke KPU Besok, Ada Partai Masyumi-Partai Damai Kasih Bangsa

Nasional
Prabowo Singgung Peran Jokowi di Balik Kedekatannya dengan Cak Imin

Prabowo Singgung Peran Jokowi di Balik Kedekatannya dengan Cak Imin

Nasional
Berkas Pendaftaran Partai Pelita dan Kongres Belum Lengkap

Berkas Pendaftaran Partai Pelita dan Kongres Belum Lengkap

Nasional
Ketua LPSK: Sejak Awal Saya Ragu Putri Candrawati Perlu Perlindungan

Ketua LPSK: Sejak Awal Saya Ragu Putri Candrawati Perlu Perlindungan

Nasional
Flypass Jet Tempur F-16 Warnai Geladi Kotor HUT Ke-77 RI di Langit Jakarta

Flypass Jet Tempur F-16 Warnai Geladi Kotor HUT Ke-77 RI di Langit Jakarta

Nasional
Din Syamsuddin: Parliamentary-Presidential Threshold Bertentangan dengan Pancasila!

Din Syamsuddin: Parliamentary-Presidential Threshold Bertentangan dengan Pancasila!

Nasional
Ceritakan Kedekatan Dengan Gus Dur, Prabowo: Saya Jenderal yang Bisa Masuk Kamar Beliau

Ceritakan Kedekatan Dengan Gus Dur, Prabowo: Saya Jenderal yang Bisa Masuk Kamar Beliau

Nasional
LPSK Tolak Berikan Perlindungan Kepada Istri Ferdy Sambo Putri Candrawathi

LPSK Tolak Berikan Perlindungan Kepada Istri Ferdy Sambo Putri Candrawathi

Nasional
Besok, KIB Gelar Pertemuan di Surabaya Bahas Konsolidasi Koalisi

Besok, KIB Gelar Pertemuan di Surabaya Bahas Konsolidasi Koalisi

Nasional
Deolipa Duga Surat Pencabutan Kuasa Bharada E Dibubuhi Tanda Tangan Palsu

Deolipa Duga Surat Pencabutan Kuasa Bharada E Dibubuhi Tanda Tangan Palsu

Nasional
Bareskrim Tetapkan Istri Eks Menteri Ferry Mursyidan Baldan Tersangka Dugaan Penggelapan Saham

Bareskrim Tetapkan Istri Eks Menteri Ferry Mursyidan Baldan Tersangka Dugaan Penggelapan Saham

Nasional
Deolipa Sebut Bharada E Diiming-imingi Uang Rp 1 Miliar oleh Sambo dan Istri, Bripka RR dan KM Rp 500 Juta

Deolipa Sebut Bharada E Diiming-imingi Uang Rp 1 Miliar oleh Sambo dan Istri, Bripka RR dan KM Rp 500 Juta

Nasional
Deolipa Duga Bharada E Cabut Kuasa di Bawah Tekanan

Deolipa Duga Bharada E Cabut Kuasa di Bawah Tekanan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.