Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendes PDTT: Selama PPKM Mikro Penularan Covid-19 di Desa Masih Terjadi

Kompas.com - 22/02/2021, 15:13 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Rosyidah Rachmawaty mengatakan, pihaknya melakukan pemantauan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro di 22.000 desa di 6 provinsi.

Ia mengatakan, dari hasil pemantauan Kemendes, penyebaran kasus Covid-19 masih terjadi tingkat desa.

"Terkait dengan kasus yang terkena Covid-19 masih ada, yang terkonfirmasi positif Covid-19 secara total posisi 21 Februari ada sekitar 36.000 (orang)," kata Rosyidah dalam talkshow BNPB secara virtual, Senin (22/2/2021).

Baca juga: Klaim PPKM Mikro Efektif, Khofifah: Sebelumnya Ada 210 RT Berstatus Zona Merah, Sekarang Nihil

Rosyidah mengatakan, mereka yang terpapar Covid-19 telah mendapatkan penanganan dari posko yang ada di desa dan berkoordinasi dengan Puskemas setempat untuk mendapatkan perawatan.

"Karena memang untuk penanganan ini harus melibatkan dari tenaga kesehatan yang ada," ujarnya.

Rosyidah juga mengungkapkan, kasus positif Covid-19 juga mengalami kenaikan di zona hijau.

Ia mengatakan, pada 18 Februari kasus Covid-19 di zona hijau tercatat 6.292 kasus. Kemudian, mengalami peningkatan pada 21 Februari menjadi 7.578 kasus.

Kendati demikian, Rosyidah mengatakan, pihaknya telah melakukan sosialisasi dan menyediakan fasilitas publik untuk mendukung PPKM mikro.

Baca juga: Penambahan Ribuan Kasus Covid-19 dan Klaim Keberhasilan PPKM Mikro...

Di antaranya, menyediakan tempat cuci tangan, penyemprotan disinfektan, pendirian Pos Relawan Desa di 18.535 desa dari 22.000 desa, membangun pos gerbang desa hingga tempat isolasi.

"Termasuk juga mengadakan pendataan terhadap masyarakat yang rentan sakit, kemudian terus melakukan imbauan untuk penggunaan masker di desa dan berbagai kegiatan 3 M dan 2 M," ucapnya.

Lebih lanjut, Rosyidah mengatakan, pihaknya juga mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penanganan Covid-19 di luar anggaran untuk bantuan langsung tunai (BLT).

"Ini kami Kementerian Desa juga terus melakukan pemantauan dan sudah diterbitkan peraturan Dirjen perimbangan keuangan untuk memperlancar atau relaksasi terhadap pencairan 8 persen dari dana desa untuk penanganan Covid-19," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Nasional
Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Nasional
Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Nasional
Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Nasional
Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Nasional
Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Nasional
Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Nasional
Siapa Cawagub yang Akan Dampingi Menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024?

Siapa Cawagub yang Akan Dampingi Menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024?

Nasional
Kementan Beli Rompi Anti Peluru untuk SYL ke Papua

Kementan Beli Rompi Anti Peluru untuk SYL ke Papua

Nasional
Polri Tolak Gelar Perkara Khusus bagi Pegi Setiawan

Polri Tolak Gelar Perkara Khusus bagi Pegi Setiawan

Nasional
Soal Target Penangkapan Harun Masiku, KPK: Lebih Cepat, Lebih Baik

Soal Target Penangkapan Harun Masiku, KPK: Lebih Cepat, Lebih Baik

Nasional
Golkar: Warga Jabar Masih Ingin Ridwan Kamil jadi Gubernur 1 Periode Lagi

Golkar: Warga Jabar Masih Ingin Ridwan Kamil jadi Gubernur 1 Periode Lagi

Nasional
Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

Nasional
Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

Nasional
SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com