Kompas.com - 22/02/2021, 15:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Rosyidah Rachmawaty mengatakan, pihaknya melakukan pemantauan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro di 22.000 desa di 6 provinsi.

Ia mengatakan, dari hasil pemantauan Kemendes, penyebaran kasus Covid-19 masih terjadi tingkat desa.

"Terkait dengan kasus yang terkena Covid-19 masih ada, yang terkonfirmasi positif Covid-19 secara total posisi 21 Februari ada sekitar 36.000 (orang)," kata Rosyidah dalam talkshow BNPB secara virtual, Senin (22/2/2021).

Baca juga: Klaim PPKM Mikro Efektif, Khofifah: Sebelumnya Ada 210 RT Berstatus Zona Merah, Sekarang Nihil

Rosyidah mengatakan, mereka yang terpapar Covid-19 telah mendapatkan penanganan dari posko yang ada di desa dan berkoordinasi dengan Puskemas setempat untuk mendapatkan perawatan.

"Karena memang untuk penanganan ini harus melibatkan dari tenaga kesehatan yang ada," ujarnya.

Rosyidah juga mengungkapkan, kasus positif Covid-19 juga mengalami kenaikan di zona hijau.

Ia mengatakan, pada 18 Februari kasus Covid-19 di zona hijau tercatat 6.292 kasus. Kemudian, mengalami peningkatan pada 21 Februari menjadi 7.578 kasus.

Kendati demikian, Rosyidah mengatakan, pihaknya telah melakukan sosialisasi dan menyediakan fasilitas publik untuk mendukung PPKM mikro.

Baca juga: Penambahan Ribuan Kasus Covid-19 dan Klaim Keberhasilan PPKM Mikro...

Di antaranya, menyediakan tempat cuci tangan, penyemprotan disinfektan, pendirian Pos Relawan Desa di 18.535 desa dari 22.000 desa, membangun pos gerbang desa hingga tempat isolasi.

"Termasuk juga mengadakan pendataan terhadap masyarakat yang rentan sakit, kemudian terus melakukan imbauan untuk penggunaan masker di desa dan berbagai kegiatan 3 M dan 2 M," ucapnya.

Lebih lanjut, Rosyidah mengatakan, pihaknya juga mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penanganan Covid-19 di luar anggaran untuk bantuan langsung tunai (BLT).

"Ini kami Kementerian Desa juga terus melakukan pemantauan dan sudah diterbitkan peraturan Dirjen perimbangan keuangan untuk memperlancar atau relaksasi terhadap pencairan 8 persen dari dana desa untuk penanganan Covid-19," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hadiri Pemakaman Shinzo Abe, Wapres Ma'ruf Amin Berikan Penghormatan Terakhir

Hadiri Pemakaman Shinzo Abe, Wapres Ma'ruf Amin Berikan Penghormatan Terakhir

Nasional
MKD Batal Panggil KSAD Dudung Soal Prajurit TNI AD Ramai-ramai Kecam Effendi Simbolon

MKD Batal Panggil KSAD Dudung Soal Prajurit TNI AD Ramai-ramai Kecam Effendi Simbolon

Nasional
KPK Panggil Direktur Asia Cargo Airline dan Seorang Mahasiswa Terkait Kasus Lukas Enembe

KPK Panggil Direktur Asia Cargo Airline dan Seorang Mahasiswa Terkait Kasus Lukas Enembe

Nasional
Survei LSJ: Elektabilitas Prabowo Tertinggi, Ungguli Ganjar dan Anies

Survei LSJ: Elektabilitas Prabowo Tertinggi, Ungguli Ganjar dan Anies

Nasional
Panglima TNI Revisi Syarat Tinggi Badan dan Usia Calon Taruna, Ini Alasannya

Panglima TNI Revisi Syarat Tinggi Badan dan Usia Calon Taruna, Ini Alasannya

Nasional
IPW Bela Anggota DPR yang Dilaporkan ke MKD soal 'Private Jet' Brigjen Hendra Kurniawan

IPW Bela Anggota DPR yang Dilaporkan ke MKD soal "Private Jet" Brigjen Hendra Kurniawan

Nasional
Baru Bebas 21 Hari, Zumi Zola Kembali Dipanggil KPK

Baru Bebas 21 Hari, Zumi Zola Kembali Dipanggil KPK

Nasional
Amankan KTT G20, Polri Kerahkan Ribuan Personel Gabungan, Prioritaskan 5 Kawasan

Amankan KTT G20, Polri Kerahkan Ribuan Personel Gabungan, Prioritaskan 5 Kawasan

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe Hari Ini

Wapres Ma'ruf Amin Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe Hari Ini

Nasional
Atasan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dkk Diperiksa Badan Pengawas MA

Atasan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dkk Diperiksa Badan Pengawas MA

Nasional
KSAL Tegaskan Tak Ingin Hasil Investigasi Pesawat Bonanza Direkayasa

KSAL Tegaskan Tak Ingin Hasil Investigasi Pesawat Bonanza Direkayasa

Nasional
Jokowi Sebut Jumlah Wisman yang Datang ke Indonesia Capai 2 Kali Lipat Dibanding 2021

Jokowi Sebut Jumlah Wisman yang Datang ke Indonesia Capai 2 Kali Lipat Dibanding 2021

Nasional
Politikus Demokrat: DPR Jangan seperti Era Orba Jadi Cap Stempel Pemerintah

Politikus Demokrat: DPR Jangan seperti Era Orba Jadi Cap Stempel Pemerintah

Nasional
Saran Jokowi Usai Dengar Curhat Warga yang Ingin Jaminkan Ijazah untuk Dapat Modal

Saran Jokowi Usai Dengar Curhat Warga yang Ingin Jaminkan Ijazah untuk Dapat Modal

Nasional
MA Rotasi Aparat Peradilan, Buntut Hakim Agung Sudrajad Dimyati Tersangka

MA Rotasi Aparat Peradilan, Buntut Hakim Agung Sudrajad Dimyati Tersangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.