Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta TNI-Polri Dukung Iklim Investasi Lewat Kepastian Hukum

Kompas.com - 16/02/2021, 09:18 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran TNI dan Polri aktif mendukung iklim usaha dan investasi di Tanah Air dengan memberikan kepastian hukum di sektor usaha dan investasi.

"Berikan kepastian hukum karena sekali lagi iklim usaha itu, iklim investasi itu sangat penting karena akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi menjadi positif," Jokowi saat memberikan arahan pada rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021).

Baca juga: Jokowi Minta TNI-Polri Dukung Pelaksanaan Vaksinasi Massal

Jokowi mengatakan, saat ini dibutuhkan banyak lapagan pekerjaan. Sebab, belakangan kesempatan tersebut tergerus dengan adanya pandemi virus corona.

Untuk itu, ia berharap kepastian hukum mampu menciptakan iklim usaha dan investasi di Tanah Air menjadi lebih kondusif.

"Oleh sebab itu perkokoh stabilitas politik dan keamanan, ini penting banget, penting sekali," ujar dia.

Jokowi mengingatkan bahwa krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 masih belum berakhir.

Baca juga: Kejagung: Kegiatan Investasi Asabri 2012-2019 Dikendalikan Heru Hidayat dan Benny Tjokro

Oleh karen itu, ia juga menginstruksikan jajaran TNI dan Polri untuk aktif mendisiplinkan masyarakat dalam protokol kesehatan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

TNI-Polri juga diminta giat mendukung 3T atau testing, tracing, dan treatment, serta mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di desa-desa.

"Kenapa ini perlu saya tekankan, karena di desa itu TNI memiliki yang namanya Babinsa (Bintara Pembina Desa), karena di desa itu Polri memiliki yang namanya Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)," ujar Jokowi.

Baca juga: Panglima: Presiden Minta TNI-Polri Dukung Iklim Investasi

Selain itu, Jokowi meminta jajaran TNI-Polri untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 massal.

Vaksinasi massal ini akan dilakukan pada klaster-klaster masyarakat tertentu seperti pasar atau kampung yang berada di zona merah atau berisiko tinggi menularkan virus corona.

"Kita harapkan semuanya kerja terintegrasi, kita harapkan rantai penyebaran Covid-19 cepat terputus dan krisis ini segera selesai," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com