PPKM Mikro, Satgas Covid-19: Gas dan Rem Aktivasi Sosial-Ekonomi di Level Desa/Kelurahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro di Pulau Jawa dan Bali akan berdampak pada aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

"Pembatasan-pembatasan yang biasa dilakukan skala yang luas, skalanya kembali lagi mikro, potensi untuk kegiatan ekonomi dan sosial yang aman Covid-19 itu jadi bisa dilakukan," kata Wiku dalam diskusi secara virtual, Rabu (10/2/2021).

Wiku mengatakan, aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang aman dari Covid-19 bisa dilakukan dengan menggunakan prinsip gas dan rem di desa dan kelurahan.

Baca juga: Kemenkes: Tes Rapid Antigen Gratis di Daerah PPKM

Ia mengatakan, prinsip gas dan rem ini bisa dikendalikan Satgas Covid-19 bersama pos komando.

"Jadi pengendalian yang disebut gas dan rem bukan di Pemerintah pusat, gas dan rem PPKM mikro ada di level mikro (Desa dan kelurahan). Ini adalah kemandirian daerah, gotong royong itu penting, di sini lah letaknya keterikatan semua pihak melakukan pengendalian," ujar Wiku.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo telah memutuskan akan menerapkan PPKM berskala mikro mulai 9 Februari 2021.

Dalam pertemuan dengan gubernur dari lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Bali, pada Rabu (3/2/2021) Jokowi mengatakan PPKM di Jawa dan Bali yang sudah diperpanjang hingga dua kali masih belum efektif menekan laju penularan Covid-19.

Jokowi menilai, perlu adanya PPKM berskala mikro, yang diterapkan mulai dari tingkat RT/RW

"Sehingga, saya sampaikan PPKM di level mikro, yakni level kampung, desa, RW dan RT itu penting," kata Jokowi, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (6/2/2021).

Baca juga: PPKM Mikro Dinilai Belum Maksimal, Pemkot Malang Siapkan Insentif untuk RT dan RW

Sementara itu, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas Covid-19 Alexander Ginting mengatakan, salah satu tujuan PPKM berskala mikro ini yakni memperbaiki penanggulangan Covid-19 di wilayah hulu, seperti di tingkat desa atau kelurahan.

Lewat kebijakan PPKM skala mikro, tiap desa didorong mendirikan posko tanggap Covid-19 yang berperan sebagai pendamping puskesmas serta tim pelacak penyebaran Covid-19

Dia mengatakan, salah satu tugas posko adalah mengawasi dan mengantarkan makanan bagi warga setempat yang menjalani isolasi mandiri selama 14 hari.