Demokrat: Jika Pilkada Digelar 2024, Ada Potensi Bom Waktu Penyalahgunaan Kekuasaan

Kompas.com - 10/02/2021, 15:37 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS.COM/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menilai demokrasi di Indonesia akan berjalan semakin mundur jika pilkada tetap digelar pada tahun 2024, bukan tahun 2022 dan 2023.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, apabila pilkada tetap digelar pada 2024 maka akan ada 272 pejabat kepala daerah yang ditunjuk pemerintah yang tidak memiliki legitimasi.

"Kredibilitas dan legitimasi kepala daerah di era demokrasi muncul karena dipilih oleh rakyat. Sedangkan jika ditunjuk langsung oleh Presiden melalui Mendagri, kredibilitas dan legitimasinya di mata rakyat yang dipimpinnya tentu sangat lemah," kata Herzaky, Rabu (10/2/2021).

Herzaky menuturkan, publik mungkin masih bisa menerima jika penjabat kepala daerah hanya menjabat beberapa bulan, tetapi jika pilkada digelar 2024 maka penjabat kepala daerah akan menjabat 1-2 tahun.

Baca juga: Jika RUU Pemilu Tetap Dibahas, Berkarya Minta Pasal-pasal yang Mengebiri Partai Kecil Dihapus

Ia melanjutkan, penunjukkan aparatur sipil negara atau korps tertentu sebagai penjabat juga dapat dimaknai publik sebagai ajang konsolidasi pihak tertentu jelang Pemilihan Presiden 2024.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan netralitas ASN yang akan ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah.

"Dengan penunjukan 272 ASN atau korps tertentu sebagai penjabat kepala negara dalam jangka waktu tahunan menjelang Pemilu 2024, ada bom waktu berupa potensi penyalahgunaan kekuasaan yang membuat mereka tidak dapat menjaga netralitasnya," kata dia.

Untuk diketahui, salah satu poin perubahan dalam RUU Pemilu yang tengah bergulir di DPR adalah normalisasi jadwal pilkada dari tahun 2024 menjadi tahun 2022 dan 2023.

Baca juga: Hanura Anggap Rencana Kenaikan Ambang Batas Parlemen dalam RUU Pemilu Korupsi Suara Rakyat

Adapun jika pilkada tetap dilangsungkan pada 2024, maka daerah yang masa jabatan kepala daerahnya akan habis pada 2022 dan 2023 akan dipimpin oleh pelaksana tugas hingga tahun 2024.

Sejauh ini hanya Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang mendukung revisi UU Pemilu sedangkan fraksi-fraksi lainnya menolak revisi dan meminta agar pilkada tetap digelar pada 2024.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ICJR: Korban Pemerkosaan Briptu Nikmal Harus Dapat Pemulihan Maksimal

ICJR: Korban Pemerkosaan Briptu Nikmal Harus Dapat Pemulihan Maksimal

Nasional
154 Orang Positif Covid-19, Sekjen DPR: Klasternya Bukan di Kompleks Parlemen

154 Orang Positif Covid-19, Sekjen DPR: Klasternya Bukan di Kompleks Parlemen

Nasional
Polri Selidiki Dugaan Jual-Beli Foto Selfie KTP

Polri Selidiki Dugaan Jual-Beli Foto Selfie KTP

Nasional
Ketua Komisi X Dorong Mahasiswa Kedokteran Jadi Vaksinator untuk Percepat Vaksinasi Covid-19

Ketua Komisi X Dorong Mahasiswa Kedokteran Jadi Vaksinator untuk Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA Sebut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Ditunggu Banyak Pihak

Kementerian PPPA Sebut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Ditunggu Banyak Pihak

Nasional
Ini Motif Praktik Penyiksaan oleh Aparat Menurut Catatan Kontras

Ini Motif Praktik Penyiksaan oleh Aparat Menurut Catatan Kontras

Nasional
Komnas Perempuan Usul agar Peran Pemantauan Lembaga HAM Diperkuat

Komnas Perempuan Usul agar Peran Pemantauan Lembaga HAM Diperkuat

Nasional
Menko PMK: Pandemi Jadikan Kita Kuasai Pembelajaran Virtual

Menko PMK: Pandemi Jadikan Kita Kuasai Pembelajaran Virtual

Nasional
Kontras Temukan 80 Kasus Penyiksaan dan Penghukuman Kejam dalam Satu Tahun Terakhir

Kontras Temukan 80 Kasus Penyiksaan dan Penghukuman Kejam dalam Satu Tahun Terakhir

Nasional
Jokowi Minta Menteri hingga Kepala Daerah Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK

Jokowi Minta Menteri hingga Kepala Daerah Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK

Nasional
Pengisian Posisi Wakil Panglima TNI Dinilai Tak Urgen

Pengisian Posisi Wakil Panglima TNI Dinilai Tak Urgen

Nasional
Sekjen Parpol Koalisi Pemerintahan Bertemu, Bahas RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas hingga Silaturahmi

Sekjen Parpol Koalisi Pemerintahan Bertemu, Bahas RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas hingga Silaturahmi

Nasional
Jokowi: Penanganan Pandemi Covid-19 Butuh Kesamaan Frekuensi

Jokowi: Penanganan Pandemi Covid-19 Butuh Kesamaan Frekuensi

Nasional
Menkes: Berapa Lama Pandemi, Berapa Banyak yang Masuk RS, Itu Semua Tergantung Kita

Menkes: Berapa Lama Pandemi, Berapa Banyak yang Masuk RS, Itu Semua Tergantung Kita

Nasional
Menkes: Anggaran untuk Covid-19 Tersedia, Ada Rp 131 Triliun

Menkes: Anggaran untuk Covid-19 Tersedia, Ada Rp 131 Triliun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X