Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung Menkes Genjot Testing, Pimpinan Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik jika Kasus Aktif Meningkat

Kompas.com - 10/02/2021, 07:30 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengapresiasi langkah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang akan menggenjot pelaksanaan testing dan tracing terkait Covid-19.

Charles pun meminta masyarakat tidak perlu panik apabila terjadi peningakatan angka kasus aktif Covid-19 imbas gencarnya testing dan tracing tersebut.

"Peningkatan kasus aktif ini hendaknya tidak membuat masyarakat panik, karena justru dengan testing dan tracing yang jauh lebih masif, kondisi rill penyebaran Covid-19 di masyarakat bisa tergambar dengan jelas," kata Charles dalam keterangan tertulis, Selasa (9/2/2021) malam.

Baca juga: Panglima TNI Kerahkan 27.866 Babinsa untuk Tracing Covid-19

Menurut Charles, publik mesti mengakui bahwa kasus Covid-19 yang tercatat selama ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, di mana kasus Covid-19 di lapangan bisa jadi jauh lebih tinggi daripada yang tercatat.

Charles mengatakan, angka tidak riil tersebut membuat pemetaan di lapangan menjadi tidak akurat sehingga kebijakan penanganan menjadi kurang efektif.

"Oleh karenanya, langkah perbaikan Menkes yang akan menggenjot testing dengan metode swab antigen terhadap 15-30 orang kontak erat per kasus aktif dalam waktu 72 jam, harus didukung," kata dia.

Politikus PDI-P itu berharap, penyebaran Covid-19 dapat diredam dengan metode testing dan tracing baru yang berjalan simultan dengan program vaksinasi.

Baca juga: Menko PMK: PPKM Mikro untuk Efektifkan Tracing, Testing, dan Treatment

"Tidak boleh ada euforia ataupun kelonggaran protokol kesehatan sebelum Covid-19 benar-benar hilang dari Indonesia," ujar Charles.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah akan meningkatkan tracing dan tracking dalam mengatasi kasus Covid-19.

Dia juga sudah mewanti-wanti peningkatan pemeriksaan ini akan turut mendorong peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia, sama seperti yang terjadi di India.

"Saya juga sudah ingatkan ke Presiden ini terjadi di India, ini strategi di India, yang akan terjadi nanti jumlah kasus akan naik karena akan lebih banyak yang terlihat," ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa, dikutip dari Kontan.co.id

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com