Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tak Jawab Surat AHY, Demokrat: Masih Ada Teka-teki Tersimpan

Kompas.com - 05/02/2021, 20:42 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menilai sikap Presiden Joko Widodo yang tidak menjawab surat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menyisakan teka-teki di tengah publik terkait keterlibatan pemerintah dalam upaya kudeta di Partai Demokrat yang disebut-sebut melibatkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

"Dengan tiadanya penjelasan Presiden Jokowi, tentu masih ada teka teki yang tersimpan dalam pikiran masyarakat," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangan pers, Jumat (5/2/2021).

Namun, Riefky menegaskan, Partai Demokrat tetap menghormati sikap Jokowi yang tak menjawab surat AHY dengan alasan upaya kudeta tersebut merupakan masalah internal Partai Demokrat.

Baca juga: Isu Kudeta di Demokrat Dianggap Indikasi Dimulainya Persaingan Jelang Pemilu 2024

Riefky pun menjelaskan, dalam surat yang dikirimkan ke Jokowi, AHY meminta penjelasan soal disebutnya nama Moeldoko serta sejumlah nama menteri dan pejabat setingkat menteri yang disebut setuju dan mendukung Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD).

Ia mengatakan, nama-nama pejabat tersebut disebut oleh Moeldoko dan para pelaku gerakan lainnya berdasarkan kesaksian kader yang bertemu mereka.

Riefky menuturkan, dalam surat tersebut, AHY menyampaikan keyakinannya kepada Jokowi bahwa nama-nama pejabat yang disebut itu tidak mengetahui adanya GPKPD.

"Ketum AHY juga menyampaikan pejabat-pejabat itu sangat mungkin dicatut namanya dan bahkan sebuah pembusukan politik," kata Riefky.

Baca juga: Demokrat Dianggap Kendaraan Politik Paling Menarik di Pemilu 2024, Ini Alasannya

Ia pun berterima kasih kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang telah menepis tudingan terlibat dalam GPKPD.

Menurut Riefky, hal itu membuktikan keyakinan Partai Demokrat jika para pejabat negara tersebut tidak terlibat dalam GPKPD.

"Kami tetap berkeyakinan bahwa Presiden Jokowi maupun pejabat negara yang namanya disebut-sebut benar-benar tidak mengetahui adanya GPKPD apalagi terlibat," kata Riefky.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, pihaknya tidak akan menjawab surat dari AHY yang ditujukan kepada Jokowi.

Baca juga: Moeldoko Dinilai Diuntungkan dengan Isu Kudeta di Demokrat

"Jadi kami sudah menerima surat itu, dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut," kata Pratikno, melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis

Pratikno mengatakan, surat AHY tak akan dijawab pihaknya lantaran berisi tentang dinamika internal Partai Demokrat.

"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai, itu adalah perihal rumah tanggal internal Partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur di dalam AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga)," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com