Isu Kudeta di Demokrat Dianggap Indikasi Dimulainya Persaingan Jelang Pemilu 2024

Kompas.com - 05/02/2021, 19:14 WIB
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjalan usai memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, di mana gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj. ANTARAFOTO/MUHAMMAD ADIMAJAKetua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjalan usai memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, di mana gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu kudeta di Partai Demokrat yang menyeret Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dinilai menjadi indikasi dimulainya persaingan menjelang Pemilu 2024 mendatang.

Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan, manuver menjelang Pemilu 2024 bukan hanya dilakukan oleh Moeldoko melainkan juga oleh partai politik.

"Ini sebetulnya indikasi awal bahwa hampir semua, bukan hanya Pak Moeldoko menurut saya," kata Ray dalam diskusi yang disiarkan akun Youtube PARA Syndicate, Jumat (5/2/2021).

"Partai politik dan seterusnya itu memang sudah mulai menggadang-gadang melakukan tindakan-tindakan kegiatan-kegiatan yang memunginkan mereka menjadi sesuatu pada 2024 yang akan datang," sambungnya.

Baca juga: Demokrat Dianggap Kendaraan Politik Paling Menarik di Pemilu 2024, Ini Alasannya

Ray menuturkan, polemik revisi UU Pemilu yang sedang bergulir di DPR juga tak bisa dilepaskan dari kepentingan partai-partai politik menjelang Pemilu 2024.

Ia pun menduga, tensi politik itu akan semakin meningkat seiring berjalannya waktu hingga mencapai puncaknya pada 2024 mendatang.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Ray, saat ini, para tokoh dan partai politik masih bermain hati-hati karena situasi pandemi Covid-19 yang justru dapat menjadi bumerang bagi mereka.

"Partai-partai ini juga tetap mempertimbangkan psikologi publik kalau mereka melakukan sesuatu, manuver risk, tentu akan berakibat kepada popularitas, kecintaan kesukaan publik terhadap partai politik," ujar Ray.

Baca juga: Peneliti LIPI: Tak Hanya Demokrat, Banyak Parpol di Indonesia Tak Punya Basis Ideologi yang Kuat

Ia menambahkan, Presiden Joko Widodo akan menjadi salah satu pihak yang paling direpotkan dengan manuver-manuver politik yang dilakukan oleh anggota koalisinya.

"Inilah risiko yang nanti akan dibayar Pak Jokowi karena menghimpun semua kekuatan politik di dalam barisannya yang berakibat bahwa beliau akan banyak disibukkan oleh persoalan-persoalan dari manuver-manuver setiap anggota koalisinya," kata Ray.

Diberitakan, Moeldoko disebut-sebut ingin merebut kepemimpinan Partai Demokrat dan menjadikannya sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024 mendatang.

Ia juga disebut telah menemui sejumlah kader Partai Demokrat untuk menggalang kekuatan agar dapat menyelenggarakan kongres luar biasa.

"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Senin (1/2/2021).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Epidemiolog Nilai Kebijakan Work From Bali Tidak Tepat

Epidemiolog Nilai Kebijakan Work From Bali Tidak Tepat

Nasional
UPDATE 18 Juni: 12.096.066 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 18 Juni: 12.096.066 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Muhammadiyah Minta Pemerintah Kaji Ulang Sekolah Tatap Muka

Kasus Covid-19 Melonjak, Muhammadiyah Minta Pemerintah Kaji Ulang Sekolah Tatap Muka

Nasional
UPDATE: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Bertambah 4.793, Total 130.096

UPDATE: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Bertambah 4.793, Total 130.096

Nasional
UPDATE 18 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Ada 111.635 Orang

UPDATE 18 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Ada 111.635 Orang

Nasional
UPDATE 18 Juni: 132.215 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 18 Juni: 132.215 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 18 Juni: Tambah 7.907, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.779.127 Orang

UPDATE 18 Juni: Tambah 7.907, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.779.127 Orang

Nasional
Sejumlah Eks Pimpinan Jelaskan Nilai-nilai di KPK kepada Komnas HAM

Sejumlah Eks Pimpinan Jelaskan Nilai-nilai di KPK kepada Komnas HAM

Nasional
UPDATE: Bertambah 290, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 54.043

UPDATE: Bertambah 290, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 54.043

Nasional
UPDATE: Tambah 12.990 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.963.266

UPDATE: Tambah 12.990 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.963.266

Nasional
Pembahasan RKUHP, Pemerintah Diminta Buka Ruang Pelibatan Penyandang Disabilitas

Pembahasan RKUHP, Pemerintah Diminta Buka Ruang Pelibatan Penyandang Disabilitas

Nasional
Prabowo, Ganjar, dan Anies Konsisten di 3 Besar Hasil Survei, PPP Tak Mau Buru-buru Tentukan Pilihan

Prabowo, Ganjar, dan Anies Konsisten di 3 Besar Hasil Survei, PPP Tak Mau Buru-buru Tentukan Pilihan

Nasional
Menpan RB: Tidak Ada Istilah Kantor Pemerintahan Tutup atau Lockdown

Menpan RB: Tidak Ada Istilah Kantor Pemerintahan Tutup atau Lockdown

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, PP Muhammadiyah: Perlu Perhatian Super Serius

Kasus Covid-19 Melonjak, PP Muhammadiyah: Perlu Perhatian Super Serius

Nasional
Buku 'Hikayat Pohon Ganja' dalam Kasus Anji Tak Penuhi Klasifikasi untuk Disita

Buku "Hikayat Pohon Ganja" dalam Kasus Anji Tak Penuhi Klasifikasi untuk Disita

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X