Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Kudeta di Demokrat Dianggap Indikasi Dimulainya Persaingan Jelang Pemilu 2024

Kompas.com - 05/02/2021, 19:14 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu kudeta di Partai Demokrat yang menyeret Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dinilai menjadi indikasi dimulainya persaingan menjelang Pemilu 2024 mendatang.

Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan, manuver menjelang Pemilu 2024 bukan hanya dilakukan oleh Moeldoko melainkan juga oleh partai politik.

"Ini sebetulnya indikasi awal bahwa hampir semua, bukan hanya Pak Moeldoko menurut saya," kata Ray dalam diskusi yang disiarkan akun Youtube PARA Syndicate, Jumat (5/2/2021).

"Partai politik dan seterusnya itu memang sudah mulai menggadang-gadang melakukan tindakan-tindakan kegiatan-kegiatan yang memunginkan mereka menjadi sesuatu pada 2024 yang akan datang," sambungnya.

Baca juga: Demokrat Dianggap Kendaraan Politik Paling Menarik di Pemilu 2024, Ini Alasannya

Ray menuturkan, polemik revisi UU Pemilu yang sedang bergulir di DPR juga tak bisa dilepaskan dari kepentingan partai-partai politik menjelang Pemilu 2024.

Ia pun menduga, tensi politik itu akan semakin meningkat seiring berjalannya waktu hingga mencapai puncaknya pada 2024 mendatang.

Menurut Ray, saat ini, para tokoh dan partai politik masih bermain hati-hati karena situasi pandemi Covid-19 yang justru dapat menjadi bumerang bagi mereka.

"Partai-partai ini juga tetap mempertimbangkan psikologi publik kalau mereka melakukan sesuatu, manuver risk, tentu akan berakibat kepada popularitas, kecintaan kesukaan publik terhadap partai politik," ujar Ray.

Baca juga: Peneliti LIPI: Tak Hanya Demokrat, Banyak Parpol di Indonesia Tak Punya Basis Ideologi yang Kuat

Ia menambahkan, Presiden Joko Widodo akan menjadi salah satu pihak yang paling direpotkan dengan manuver-manuver politik yang dilakukan oleh anggota koalisinya.

"Inilah risiko yang nanti akan dibayar Pak Jokowi karena menghimpun semua kekuatan politik di dalam barisannya yang berakibat bahwa beliau akan banyak disibukkan oleh persoalan-persoalan dari manuver-manuver setiap anggota koalisinya," kata Ray.

Diberitakan, Moeldoko disebut-sebut ingin merebut kepemimpinan Partai Demokrat dan menjadikannya sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024 mendatang.

Ia juga disebut telah menemui sejumlah kader Partai Demokrat untuk menggalang kekuatan agar dapat menyelenggarakan kongres luar biasa.

"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Senin (1/2/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com