Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Transaksi Pasar Muamalah yang Gunakan Dinar dan Dirham Menyimpang

Kompas.com - 04/02/2021, 10:14 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, transaksi Pasar Muamalah yang menggunakan dinar dan dirham menyimpang dari sistem keuangan Indonesia. Transaksi Pasar Muamalah tersebut terjadi di Depok, Jawa Barat.

"Saya kira transaksi Pasar Muamalah yang menggunakan dinar dirham itu memang menyimpang dari aturan sistem keuangan kita," ujar Ma'ruf di acara Mata Najwa, Rabu (3/2/2021) malam.

Baca juga: Fakta-fakta Penangkapan Zaim Saidi, Pendiri Pasar Muamalah Depok

Ma'ruf menegaskan, sistem keuangan Indonesia sudah mengatur bahwa alat transaksi keuangan yang digunakan adalah uang rupiah.

Dengan demikian, penggunaan uang emas seperti dinar dan dirham tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada di Tanah Air.

"Sistem kita kan ada aturannya. Bagaimana transaksi diatur, ada ketentuannya masalah keuangan dan ekonomi. Karena itu, segala sesuatu termasuk sekarang berkembang ekonomi syariah, itu berdasarkan ketentuan dan perundangan yang ada," tutur Ma'ruf.

"Oleh karena itu, sesuatu yang tidak diatur atau belum ada pengaturannya, dilarang di negeri ini supaya ada suatu sistem yang tidak mendistorsi sistem keuangan dan ekonomi kita," kata Ma'ruf.

Baca juga: Polri Dalami Kemungkinan Adanya Cabang Pasar Muamalah di Daerah Lain

Meskipun tujuan berdirinya Pasar Muamalah disebut-aebut untuk syariah Islam, tetapi menurut Ma'ruf tetap ada mekanisme di negara ini yang harus dilaksanakan.

Seluruh produk syariah, kata dia, baik perbankan syariah maupun surat berharga syariah memiliki aturan hingga fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

"Semuanya diatur dalam aturan-aturan yang ada sehingga ketika ada suatu yang di luar itu, tentu akan rusak ekonomi dan keuangan nasional kita," kata dia.

Baca juga: Profil Zaim Saidi, Pendiri Pasar Muamalah Depok yang Tempuh Pendidikan hingga ke Luar Negeri

Ma'ruf menilai tindakan polisi saat ini untuk menangkap pendiri Pasar Muamalah tersebut sudah tepat.

Pasalnya, pendiri Pasar Muamalah telah melaksanakan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan negara.

"Jadi tidak boleh ada sesuatu transaksi atau aturan yang tidak sesuai dengan sistem yang diatur negara kita. Ini untuk menjaga supaya tidak terjadi kekacauan dalam keuangan dan ekonomi kita," ucap dia.

Baca juga: Polri Sebut Zaim Saidi sebagai Inisiator, Pengelola, dan Penyewa Lapak Pasar Muamalah

Pasar Muamalah di Jalan Raya Tanah Baru, Beji, Depok, Jawa Barat ramai diperbincangkan warganet di media sosial beberapa waktu belakangan.

Sebab, transaksi jual beli di pasar tersebut bukan menggunakan mata uang rupiah, melainkan koin dinar dan dirham.

Keberadaan pasar tersebut dapat dilacak dari riwayat digitalnya melalui berbagai pemberitaan dan publikasi sejak 2016.

Saat ini pendiri pasar tersebut, yakni Zaim Saidi sudah ditangkap oleh polisi.

Baca juga: Ini Pasal Pidana yang Jerat Zaim Saidi, Pendiri Pasar Muamalah Depok

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com