JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menanggapi perihal masih adanya keterlambatan pencatatan data Covid-19 hingga saat ini.
Menurutnya, data kasus positif Covid-19 yang dipublikasikan setiap hari oleh pemerintah pusat bergantung pada kiriman data dari daerah.
Pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenkes, merangkum data dari daerah dengan sistem informasi bernama all record.
"Namun, setiap daerah menggunakan sistem informasi yang berbeda. Idealnya memang sistem yang dipakai daerah bisa langsung terkoneksi dengan sistem yang digunakan pusat," ujar Nadia ketika dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (3/2/2021).
Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak Tajam, Satgas: Data Terlambat Masuk
Apabila bisa langsung terkoneksi, lanjut dia, data dari daerah bisa masuk ke sistem all record Kemenkes.
Yang jadi persoalan, kata Nadia, saat sistem yang digunakan di daerah berbeda maka data yang ada harus dimasukkan terlebih dulu ke sistem all record.
"Itu juga yang membuat lama. Misal ada 3.000 data tak bisa langsung segera (semuanya masuk)," ungkapnya.
Selain itu, keterlambatan pencatatan data juga bisa terjadi saat ditemukan data tidak valid ketika Kemenkes melakukan verifikasi data Covid-19.
Sehingga, lanjut Nadia, semestinya harus ada pembahasan bersama soal pencatatan data ini.
Baca juga: Jubir Satgas Soroti Data Covid-19 Telat, Kebijakan Jadi Tak Efektif
"Kalau ada perbedaan sebenarnya harus ada validasi data, kita lihat lagi, harus duduk sama-sama soal data ini. Karena data yang kita unggah adalah berdasarkan data di all record," katanya.
"Sudah ada NIK, pemeriksaan menggunakan apa, hasil pemeriksaan apa. Bukan cuma laporan total pemeriksaan sekian jumlahnya," tambah Nadia.
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan masih adanya pencatatan data Covid-19 yang mengalami keterlambatan.
Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers daring yang digelar pada Selasa (2/2/2021). Sebagaimana diketahui, pandemi Covid-19 genap berlangsung 11 bulan pada Selasa.
Baca juga: Pemerintah Disarankan Perbaiki Sistem Integrasi Data Covid-19
Hal itu terhitung sejak kasus Covid-19 pertama kali diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.
Wiku menyebut, hingga saat ini angka kasus positif Covid-19 masih tinggi. Penyebabnya ada sejumlah faktor.