Pemerintah Disarankan Perbaiki Sistem Integrasi Data Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Inisiator platform LaporCovid Irma Hidayana menyarankan pemerintah lebih terbuka pada masyarakat terkait semua data Covid-19.

Ia juga menyarankan pemerintah untuk memperbaiki sistem integrasi data agar tidak ada lagi perbedaan data.

"Antara data pemerintah dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten," kata Irma kepada Kompas.com, Senin (21/12/2020).

Selain itu, Irma juga menyarankan pemerintah untuk membuka data tes laboratorium polymerase chain reaction (PCR) di tingkat daerah.

Baca juga: Platform LaporCovid-19, Warga Bisa Berikan Informasi yang Belum Terdeteksi Pemerintah

Menurut dia, hal itu perlu dilakukan agar masyarakat bisa mengetahui lebih berapa jumlah orang yang diperiksa dan jumlah positivity rate Covid-19 di daerah tersebut.

"Ini pengen mengetuk pintu hati pemerintah jadi supaya kewaspadaan masyarakat itu lebih meningkat gitu," ujar dia.

Diketahui jumlah pasien yang meninggal dunia akibat Covid-19 di Indonesia milik pemerintah hingga (20/12/2020) pukul 12.00 WIB mencatat ada 19.880 orang.

Sementara data milik LaporCovid mencatat ada 49.639 orang yang meninggal dunia seluruh Indonesia.

Baca juga: Gugat Pilkada, Inisiator LaporCovid-19: Pemerintah Abaikan Hak Kesehatan Masyarakat

Saat pendataan hanya minus data beberapa kabupaten/kota yang tidak aktif.

Angka ini tidak hanya berasal dari pasien meninggal yang terkonfirmasi positif, tetapi juga suspek dan orang yang meninggal diduga akibat Covid-19 (probabilitas).

Irma mengatakan, ada dua kemungkinan penyebab adanya perbedaan data antara milik LaporCovid dan pemerintah.

Perbedaan pertama adanya masalah dalam melakukan integrasi data Covid-19 dan yang kedua adalah adanya data yang sengaja dikendalikan pemerintah dan tidak dibuka ke khalayak luas.

"Ini udah bulan sembilan masa integrasi data, masa enggak selesai-selesai masalah itu kendala teknis? Harusnya banyak ahli ya yang bisa menyelesaikan itu," ucap Irma.