Pencatatan Data Covid-19 Masih Ada yang Terlambat, Kemenkes Jelaskan Penyebabnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menanggapi perihal masih adanya keterlambatan pencatatan data Covid-19 hingga saat ini.

Menurutnya, data kasus positif Covid-19 yang dipublikasikan setiap hari oleh pemerintah pusat bergantung pada kiriman data dari daerah.

Pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenkes, merangkum data dari daerah dengan sistem informasi bernama all record.

"Namun, setiap daerah menggunakan sistem informasi yang berbeda. Idealnya memang sistem yang dipakai daerah bisa langsung terkoneksi dengan sistem yang digunakan pusat," ujar Nadia ketika dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (3/2/2021).

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak Tajam, Satgas: Data Terlambat Masuk

Apabila bisa langsung terkoneksi, lanjut dia, data dari daerah bisa masuk ke sistem all record Kemenkes.

Yang jadi persoalan, kata Nadia, saat sistem yang digunakan di daerah berbeda maka data yang ada harus dimasukkan terlebih dulu ke sistem all record.

"Itu juga yang membuat lama. Misal ada 3.000 data tak bisa langsung segera (semuanya masuk)," ungkapnya.

Selain itu, keterlambatan pencatatan data juga bisa terjadi saat ditemukan data tidak valid ketika Kemenkes melakukan verifikasi data Covid-19.

Sehingga, lanjut Nadia, semestinya harus ada pembahasan bersama soal pencatatan data ini.

Baca juga: Jubir Satgas Soroti Data Covid-19 Telat, Kebijakan Jadi Tak Efektif

"Kalau ada perbedaan sebenarnya harus ada validasi data, kita lihat lagi, harus duduk sama-sama soal data ini. Karena data yang kita unggah adalah berdasarkan data di all record," katanya.

"Sudah ada NIK, pemeriksaan menggunakan apa, hasil pemeriksaan apa. Bukan cuma laporan total pemeriksaan sekian jumlahnya," tambah Nadia.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan masih adanya pencatatan data Covid-19 yang mengalami keterlambatan.

Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers daring yang digelar pada Selasa (2/2/2021). Sebagaimana diketahui, pandemi Covid-19 genap berlangsung 11 bulan pada Selasa.

Baca juga: Pemerintah Disarankan Perbaiki Sistem Integrasi Data Covid-19

Hal itu terhitung sejak kasus Covid-19 pertama kali diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

Wiku menyebut, hingga saat ini angka kasus positif Covid-19 masih tinggi. Penyebabnya ada sejumlah faktor.

"Saya menyadari bahwa ada berbagai faktor yang menyebabkan angka kasus positif masih tinggi. Termasuk (karena) pencatatan data yang terlambat," ujar Wiku dalam tayangan konferensi pers di YouTube Sekretariat Presiden.

"Sehingga data kasus pada waktu yang lalu baru tercatat sekarang," lanjutnya.

Baca juga: Data Covid-19 yang Tak Akurat Dinilai Sulit Jadi Pertimbangan Penentuan Kebijakan

Meski demikian, Wiku mengingatkan bahwa kondisi ini tidak serta-merta meniadakan fakta bahwa tingkat penularan Covid-19 masih tinggi di Indonesia.

Wiku menyebut Covid-19 masih menjadi ancaman besar bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.

"Covid-19 masih jadi ancaman besar bagi masyarakat dan perekonomian kita," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, penambahan kasus positif Covid-19 masih terus terjadi hingga 11 bulan masa pandemi.

Pada Selasa, pemerintah melaporkan ada 10.379 kasus baru Covid-19. Sehingga akumulasi kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 1.099.687 kasus.