Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Kapolri Listyo Sigit, PP Muhammadiyah: Polri Sudah Dianggap sebagai Keluarga

Kompas.com - 29/01/2021, 19:19 WIB
Devina Halim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, Polri telah dianggap sebagai keluarga oleh organisasi yang ia pimpin itu.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam konferensi pers seusai bertemu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jumat (29/1/2021).

“Tadi Pak Ketua Umum, Pak Haedar Nashir menyampaikan bahwa Muhammadiyah sudah menganggap Polri ini sebagai bagian dari keluarga Muhammadiyah,” ujar Mu'ti, dikutip melalui siaran di akun Youtube Kompas TV, Jumat.

Baca juga: Setelah ke PBNU, Kapolri Listyo Sigit Kunjungi PP Muhammadiyah

“Dan kami memang menyampaikan, Pak Kapolri tidak perlu menjadi anggota Muhammadiyah karena untuk menjadi anggota Muhammadiyah harus bayar iuran,” sambung Mu'ti sambil berkelakar.

Menurut Mu'ti, Muhammadiyah mendukung program-program Sigit, khususnya terkait moderasi dan pendekatan yang humanis serta lebih merakyat.

“Tadi kami sempat mengusulkan satu tagline baru untuk kapolri yaitu "Polisi Sahabat Umat’,” tuturnya.

Baca juga: Cerita Kapolri Listyo Sigit ketika Diakui sebagai Warga NU

Dalam kesempatan itu, Sigit mengungkapkan sejumlah hal yang dibahas bersama pimpinan Muhammadiyah.

Salah satunya, terkait penerapan pemahaman moderasi beragama untuk menangani mereka yang terpapar ajaran tertentu.

Kemudian, Polri juga ingin bekerja sama dalam rangka penanganan Covid-19.

“Kami ingin bekerja sama dengan PP Muhammadiyah bagaimana ke depan kita bisa memberikan edukasi terkait dengan penegakan aturan masalah protokol kesehatan,” ungkap Sigit.

Baca juga: Kapolri: Kalau Ada Polisi Tak Mau Bertemu Warga NU, Berarti Tidak Menghormati Saya

Pertemuan ini merupakan agenda kedua Sigit setelah resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (27/1/2021).

Sebelumnya, pada Kamis (29/1/2021), Sigit telah mengunjungi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Sigit menggantikan Jenderal Idham Azis yang akan pensiun pada 1 Februari 2021.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Geng Motor Nekat Masuk 'Kandang Tentara' di Halim, Kena Gebuk Tentara Lalu Diringkus Polisi

Geng Motor Nekat Masuk 'Kandang Tentara' di Halim, Kena Gebuk Tentara Lalu Diringkus Polisi

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com