Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Minta Guru Tetap Mengajar dari Sekolah meski Sekolah Online

Kompas.com - 27/01/2021, 08:40 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta para guru mengajar di sekolah pada masa pandemi Covid-19.

Meskipun saat ini proses belajar-mengajar masih dilakukan secara jarak jauh, tetapi Muhadjir meminta para guru tetap mengajar dari sekolah.

"Jadi guru itu jangan mengajar dari rumah. Biar siswanya saja yang belajar di rumah tetapi gurunya mestinya ngajar dari sekolah," kata Muhadjir, dikutip dari siaran pers, Rabu (27/1/2021).

Baca juga: PJJ Alami Banyak Kendala di Tiap Daerah

Dengan mengajar dari sekolah, kata dia, guru masih tetap bisa berkoordinasi satu sama lain dan bisa berbagi tugas untuk menangani siswa-siswi yang berada di rumah,

Menurut Muhadjir, hal tersebut perlu dilakukan agar koordinasi para guru dalam melaksanakan pengajaran, penanganan dan pemantauan murid-murid tetap terjaga.

"Meskipun dari sekolah, para guru tetap mengajar murid-murid secara pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan media perangkat elektronik dan jaringan internet," kata dia.

Pada masa pandemi Covid-19, kata dia, proses belajar-mengajar di sekolah digantikan dengan sistem PJJ.

Para murid bersekolah dan belajar dari rumah dengan memanfaatkan gawai elektronik dan jaringan internet.

Namun bagi guru, menurutnya akan lebih baik belajar dari sekolah.

Baca juga: Kecewa Belajar Tatap Muka Ditunda, Siswa SMAN 7 Kota Tangerang Tetap Semangat PJJ

Sebab jika mereka mengajar dari rumah, pengajaran tidak akan efektif dan tidak dapat berkonsentrasi.

"Karena kalau ngajarnya dari rumah pasti tidak konsentrasi. Ada yang masak, ada yang mengasuh anaknya, bersih-bersih rumah," kata dia.

Muhadjir mengatakan, apabila hanya para guru yang hadir, kemungkinan sekolah menjadi klaster penularan sangat kecil. Asalkan mereka juga tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com