Kompas.com - 26/01/2021, 22:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia bisa mengendalikan pandemi dengan baik.

Namun sayangnya, klaim tersebut justru dinilai tak sesuai realita situasi pandemi di Indonesia saat ini.

Pakar sosiologi bencana dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Sulfikar Amir menilai, klaim Jokowi hanya sebatas pernyataan politik yang bertujuan menghindari kecaman publik.

"Statement Pak Jokowi itu lebih sebagai statement politik yang tujuannya self defense dan menghindari kecaman publik. Sayangnya, statement tidak sesuai dengan realita pandemi," kata Sulfikar saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/1/2021).

Baca juga: Klaim Jokowi Bisa Kendalikan Pandemi Dinilai untuk Menutupi Kegagapan Pemerintah

Sulfikar kemudian membeberkan berbagai realita pandemi yang terjadi, mulai dari jumlah kasus Covid-19 yang menembus satu juta per hari ini hingga tenaga kesehatan yang sudah kelelahan.

Selain itu, ia melihat realita yang ada justru semakin menunjukkan buruknya penanganan pandemi di Indonesia.

Menurut dia, hal ini juga mengindikasikan kegagalan penanganan pandemi di Indonesia.

"Rumah sakit kolaps, kuburan penuh, dan sebagainya ini adalah indikasi bahwa Indonesia sudah gagal menangani pandemi. Jika itu saja diklaim sebagai keberhasilan, mau nunggu sampai seberapa buruk untuk bilang kita sudah gagal?" kata dia. 

Sulfikar berpandangan, saat ini Indonesia mengalami masalah yaitu pola penyangkalan dari pemerintah yang semakin hari semakin buruk.

Baca juga: Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Rakyat dan Pemerintah Harus Kerja Sama Atasi Pandemi

Ironisnya, penyangkalan tersebut ditunjukkan oleh Kepala Negara yaitu Presiden Joko Widodo.

Padahal, kata dia, dalam prinsip crisis management, seharusnya hal seperti ini tidak ditunjukkan atau dilakukan oleh seorang Kepala Negara.

Sebaliknya, ia mengatakan, Presiden Jokowi harusnya mengaku kepada publik terkait kelemahan pemerintah dalam penanganan pandemi.

"Hanya dengan mengakui kelemahan, kita bisa memperbaiki diri dan mampu melewati masa krisis dengan baik," ucap Sulfikar.

Sayangnya, ia menyebut pengakuan itu sama sekali tidak ditunjukkan oleh Presiden Jokowi.

Oleh karena itu, ia khawatir penanganan pandemi di Indonesia bisa semakin buruk jika pemerintah tak terbuka.

Menurut dia, seharusnya Presiden Jokowi sudah mengakui buruknya penanganan pandemi sejak 5 bulan yang lalu. Hal ini ditunjukkan dengan mengganti menteri kesehatan.

"Kalau saja Pak Jokowi mengakui kesalahan 5 bulan yang lalu dan segera mengganti menkes pada saat itu, mungkin situasi tidak seburuk sekarang," kata dia.

Baca juga: Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengeklaim, Indonesia bisa mengendalikan dua krisis tersebut dengan baik.

Adapun dua krisis yang dimaksud yakni krisis pandemi dan krisis ekonomi sepanjang 2020 dan memasuki 2021.

"Kita bersyukur Indonesia termasuk negara yang bisa mengendalikan dua krisis tersebut dengan baik," kata Jokowi dalam acara Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Persekutuan Gereja-gereja (PGI) di Indonesia melalui tayangan YouTube Yakoma PGI, Senin (25/1/2021).

Namun, kata Jokowi, ujian belum sepenuhnya selesai. Pandemi masih berlangsung dan masyarakat masih harus waspada serta siaga.

Bersamaan dengan pandemi, berbagai bencana alam melanda Tanah Air. Beberapa hari lalu, hampir semua kabupaten/kota di Kalimantan Selatan diterpa banjir.

Tak hanya itu, tanah longsor terjadi di Sumedang. Gempa juga mengguncang Mamuju dan Majene di Sulawesi Barat.

Baca juga: BNPB: Ada 197 Bencana pada 1-23 Januari 2021

Musibah kecelakaan terjadi dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 di perairan Kepulauan Seribu.

Jokowi menekankan, pemerintah bekerja sama dengan berbagai komponen masyarakat telah sigap menangani ini.

"Tapi kita juga harus terus bekerja keras untuk mengurangi risiko-risiko bencana dan selalu siaga untuk menghadapinya. Semua bencana ini harus kita hadapi dengan tegar dan penuh kesiagaan," ujarnya.

Di sisi lain, hingga hari Selasa (26/1/2021) Satgas Penanganan Covid-19 masih melaporkan adanya penambahan kasus harian baru Covid-19.

Penambahan pada Selasa sebanyak 13.094 kasus. Dengan demikian, kasus positif Covid-19 di Indonesia kini telah menembus angka 1 juta orang atau lebih tepatnya 1.012.350 orang.

Baca juga: Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Rakyat dan Pemerintah Harus Kerja Sama Atasi Pandemi

Data yang sama juga menunjukkan ada penambahan pasien sembuh Covid-19 sebanyak 10.868 orang dalam sehari.

Data juga menunjukkan ada penambahan 336 pasien Covid-19 yang tutup usia dalam 24 jam terakhir.

Dengan demikian, angka kematian Covid-19 di Indonesia saat ini berjumlah 28.468 orang. Saat ini juga tercatat ada 163.526 kasus aktif Covid-19 di Indonesia.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Merasa Difitnah, La Nyalla Minta Fadel Muhammad Diberhentikan dari Anggota DPD RI

Merasa Difitnah, La Nyalla Minta Fadel Muhammad Diberhentikan dari Anggota DPD RI

Nasional
Eks Hakim Konstitusi Aswanto yang Tak Diperpanjang DPR Punya Harta Rp 15 M

Eks Hakim Konstitusi Aswanto yang Tak Diperpanjang DPR Punya Harta Rp 15 M

Nasional
Sekjen MK Guntur Hamzah yang Ditunjuk DPR Jadi Hakim Konstitusi Punya Harta Rp 8,6 M

Sekjen MK Guntur Hamzah yang Ditunjuk DPR Jadi Hakim Konstitusi Punya Harta Rp 8,6 M

Nasional
Pukat: Usulan Restorative Justice Johanis Tanak untuk Kasus Korupsi Aneh

Pukat: Usulan Restorative Justice Johanis Tanak untuk Kasus Korupsi Aneh

Nasional
Tiba-tiba, DPR Sahkan Sekjen MK Guntur Hamzah Jadi Hakim Konstitusi Gantikan Aswanto

Tiba-tiba, DPR Sahkan Sekjen MK Guntur Hamzah Jadi Hakim Konstitusi Gantikan Aswanto

Nasional
Keputusan Jokowi Pilih 2 Nama Capim KPK Pengganti Lili Pintauli Dinilai Subyektif

Keputusan Jokowi Pilih 2 Nama Capim KPK Pengganti Lili Pintauli Dinilai Subyektif

Nasional
Paulus Waterpauw ke Lukas Enembe: Kalau Tidak Mampu Jadi Gubernur, Mending Mundur

Paulus Waterpauw ke Lukas Enembe: Kalau Tidak Mampu Jadi Gubernur, Mending Mundur

Nasional
Ibu Brigadir J: Semoga Jaksa dan Hakim Jujur agar Kebenaran Terungkap Seadil-adilnya

Ibu Brigadir J: Semoga Jaksa dan Hakim Jujur agar Kebenaran Terungkap Seadil-adilnya

Nasional
Luhut Minta 'Goodie Bag' Acara Pemerintah Tak Pakai Produk Impor

Luhut Minta "Goodie Bag" Acara Pemerintah Tak Pakai Produk Impor

Nasional
Langkah Febri Diansyah dan Rasamala Bela Sambo dan Istri, antara Janji dan Kritik

Langkah Febri Diansyah dan Rasamala Bela Sambo dan Istri, antara Janji dan Kritik

Nasional
Politikus PDI-P Yakin Pertemuan Puan dan Demokrat Tak Bahas soal Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Politikus PDI-P Yakin Pertemuan Puan dan Demokrat Tak Bahas soal Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Nasional
MK Tolak Seluruhnya Uji Materi 'Presidential Threshold' yang Diajukan PKS

MK Tolak Seluruhnya Uji Materi "Presidential Threshold" yang Diajukan PKS

Nasional
Jenderal Andika Perintahkan AU Siapkan Demo Udara Pesawat di HUT Ke-77 TNI

Jenderal Andika Perintahkan AU Siapkan Demo Udara Pesawat di HUT Ke-77 TNI

Nasional
Syarat Tinggi Badan Calon TNI Diturunkan, Prabowo: Saya Mendukung

Syarat Tinggi Badan Calon TNI Diturunkan, Prabowo: Saya Mendukung

Nasional
Jokowi: Kalau Covid-19 Kita Tangani Bersama, Urusan Inflasi Juga Harus Sama-sama

Jokowi: Kalau Covid-19 Kita Tangani Bersama, Urusan Inflasi Juga Harus Sama-sama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.