Klaim Jokowi Bisa Kendalikan Pandemi Dinilai untuk Menutupi Kegagapan Pemerintah

Kompas.com - 26/01/2021, 20:35 WIB
Presiden Joko Widodo bersiap memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Ratas tersebut membahas percepatan pembangunan program strategis nasional Jalan Tol Sumatera dan Tol Cisumdawu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/POOL/foc. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak APresiden Joko Widodo bersiap memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Ratas tersebut membahas percepatan pembangunan program strategis nasional Jalan Tol Sumatera dan Tol Cisumdawu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/POOL/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Klaim Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia bisa mengendalikan pandemi dengan baik dinilai hanya untuk menutupi kegagapan pemerintah.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah berpandangan, kegagapan itu terlihat dari panic policy atau kebijakan yang tidak matang dalam penanganan pandemi. Akibatnya, angka kasus positif Covid-19 makin meningkat dan angka kematian yang tinggi.

"Pemerintah itu justru gagap. Gagap mengatasi situasi pandemi. Ini berakibat pada munculnya banyak sekali panic policy," kata Trubus saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/1/2021).

Baca juga: Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Trubus menilai, kebijakan yang lahir selama ini justru bukan merupakan kebijakan publik, tetapi kebijakan politik.

"Padahal kan kalau yang namanya kebijakan publik itu dia harus mempertimbangkan risiko-risiko publik, dampaknya ke publik bagaimana," jelas dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Trubus mencontohkan salah satu kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi, yaitu program vaksinasi.

Ia berpendapat, program ini masih memiliki kendala dan tampak tidak terencana di beberapa daerah, khususnya dari segi tempat penyimpanan.

"Masalah penyimpanan sampai sekarang juga masih jadi masalah. Tapi pemerintah mengklaimnya seolah-olah ini salah (pemerintah) daerah. Daerahnya tidak siap, lalu minimnya tenaga kesehatan, susahnya penjagaan, koordinasi dan sebagainya," ungkap Trubus.

Baca juga: Klaim Jokowi Sebut Pemerintah Bisa Kendalikan Pandemi, Ini Faktanya…

Kemudian, Trubus menuturkan, pemerintah masih memiliki masalah dalam pelaksanaan vaksinasi yang dinilai lamban.

Pelaksanaan vaksinasi baru diberikan kepada 70.000 orang hingga 10 hari sejak vaksinasi perdana dilakukan terhadap Presiden Jokowi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Novel Khawatir Firli dkk Semakin Berani Berbuat Pelanggaran akibat Sikap Dewas KPK

Novel Khawatir Firli dkk Semakin Berani Berbuat Pelanggaran akibat Sikap Dewas KPK

Nasional
Gerindra Minta Kadernya di DPRD Desak Kepala Daerah Cairkan Insentif Nakes

Gerindra Minta Kadernya di DPRD Desak Kepala Daerah Cairkan Insentif Nakes

Nasional
Jasad Pria Tanpa Identitas Ditemukan di Kali Dekat Jembatan Dewi Sartika Depok

Jasad Pria Tanpa Identitas Ditemukan di Kali Dekat Jembatan Dewi Sartika Depok

Nasional
Jokowi dan 'Corona End Game'

Jokowi dan "Corona End Game"

Nasional
Tanggapi Penolakan PPKM, Mahfud MD: Pemerintah Harus Ambil Keputusan, Semua Saran Sudah Didengar

Tanggapi Penolakan PPKM, Mahfud MD: Pemerintah Harus Ambil Keputusan, Semua Saran Sudah Didengar

Nasional
Dosen: Kehancuran UI lewat PP 75/2021 Itu Keniscayaan

Dosen: Kehancuran UI lewat PP 75/2021 Itu Keniscayaan

Nasional
Mahfud MD Pastikan Pemerintah Tindak Tegas Unjuk Rasa yang Langgar Protokol Kesehatan

Mahfud MD Pastikan Pemerintah Tindak Tegas Unjuk Rasa yang Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
Mahfud Sebut Ada Kelompok Manfaatkan Situasi Pandemi untuk Serang Pemerintah

Mahfud Sebut Ada Kelompok Manfaatkan Situasi Pandemi untuk Serang Pemerintah

Nasional
Rakor dengan Wapres, Ganjar Keluhkan Kurangnya Stok Vaksin Covid-19 di Jateng

Rakor dengan Wapres, Ganjar Keluhkan Kurangnya Stok Vaksin Covid-19 di Jateng

Nasional
Dukung Ekonomi Biru, Kementerian KP Dorong Riset Olahan Rumput Laut Nirlimbah

Dukung Ekonomi Biru, Kementerian KP Dorong Riset Olahan Rumput Laut Nirlimbah

Nasional
Wapres Minta Pemda Sigap Salurkan Bansos Saat PPKM Level 4

Wapres Minta Pemda Sigap Salurkan Bansos Saat PPKM Level 4

Nasional
Dosen Ungkap Kejanggalan Proses Revisi Statuta UI

Dosen Ungkap Kejanggalan Proses Revisi Statuta UI

Nasional
Ada Imbauan Aksi 'Jokowi End Game', Lalu Lintas dari Bundaran HI Menuju Istana Negara Akan Disekat

Ada Imbauan Aksi "Jokowi End Game", Lalu Lintas dari Bundaran HI Menuju Istana Negara Akan Disekat

Nasional
Wapres Soroti Tingginya Kasus Covid-19 di Jateng, Minta Ganjar Tekan dari Hulu

Wapres Soroti Tingginya Kasus Covid-19 di Jateng, Minta Ganjar Tekan dari Hulu

Nasional
UPDATE: Bertambah Satu Kasus di Qatar, 5.436 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19

UPDATE: Bertambah Satu Kasus di Qatar, 5.436 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X