Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Berharap Penjenamaan Ekonomi Syariah Dapat Tingkatkan Pengetahuan Masyarakat

Kompas.com - 25/01/2021, 16:36 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap penjenamaan (branding) dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ekonomi dan keuangan syariah yang sedang dikembangkan.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf dalam acara peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dan peresmian Brand Ekonomi Syariah 2021 oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Senin (25/1/2021).

"Brand ekonomi syariah ditujukan untuk peningkatan literasi, edukasi, serta sosialisasi ekonomi dan keuangan syariah yang masif," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Presiden Jokowi: Literasi Ekonomi Syariah Indonesia Masih Rendah

Jenama ekonomi syariah, menurut Ma'ruf, merupakan logo atau simbol milik negara yang digunakan untuk menyatukan seluruh kegiatan terkait ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Ma'ruf juga menekankan pentingnya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan keyakinan masyarakat tentang ekonomi dan keuangan syariah.

"Saya berharap agar brand ekonomi syariah dapat digunakan oleh seluruh kementerian, lembaga dan pemangku kepentingan yang bergerak di bidang ekonomi dan keuangan syariah, pada setiap kegiatan dan produk yang mereka miliki," ucap dia.

Baca juga: Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

Adapun di Indonesia pengembangan ekonomi dan keuangan syariah difokuskan pada empat hal.

Empat hal itu adalah pengembangan industri produk halal, industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, serta pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah.

Sementara itu, Presiden Jokowi meminta agar literasi ekonomi syariah di Indonesia ditingkatkan. Ia menyebut, rendahnya literasi ekonomi syariah menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.

"Indeks literasi ekonomi syariah Indonesia masih rendah, 16,2 persen, ini masih rendah. Masih banyak ruang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, masih banyak peluang untuk dapat dioptimalkan," kata Jokowi.

Baca juga: Erick Thohir Terpilih Jadi Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah

Jokowi mengatakan, ekonomi syariah memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan.

Pengembangan ekonomi syariah bahkan tidak hanya dilakukan oleh negara dengan mayoritas penduduk muslim, tetapi juga negara-negara lain seperti Jepang, Thailand, Inggris, hingga Amerika Serikat.

Oleh karena itu, Jokowi meminta agar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional diakselerasi.

"Kita harus mempersiapkan diri sebagai pusat rujukan ekonomi syariah global," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com