Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rumah Sakit Penuh, Pemerintah dan Satgas Covid-19 Didesak Cari Solusi

Kompas.com - 25/01/2021, 13:49 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Inisiator LaporCovid-19 Irma Hidayana mendorong pemerintah dan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 untuk mencari solusi mengenai penuhnya kapasitas rumah sakit, khususnya di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

"Ya berdasarkan pencarian kami di rumah sakit-rumah sakit yang ada di Jabodetabek itu semuanya sudah full sehingga mengakibatkan banyak pasien yang tidak bisa ditampung," kata Irma dalam Konferensi Pers Daring, Senin (25/1/2021).

Ia mengatakan, kondisi ini membuat banyak pasien juga tidak bisa mendapatkan ruang ICU dan bahkan beberapa di antaranya meninggal dunia.

Baca juga: Kemenkes: Keterisian Tempat Tidur Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Capai 64,83 Persen

Ironisnya, lanjut dia, kondisi ini sudah berlangsung sejak Desember 2020 dan hingga sekarang masih banyak pasien yang ditolak oleh rumah sakit.

"Ini sudah berlarut-larut dari Desember 2020 hingga saat ini sudah banyak warga yang ditolak rumah sakit," ujarnya.

Adapun pernyataan tersebut ia sampaikan untuk menanggapi pernyataan Satgas Covid-19 Depok yang meminta LaporCovid-19 transparan membuka data pasien yang ditolak rumah sakit hingga meninggal dalam perjalanan.

Lebih lanjut, Irma mengatakan bahwa LaporCovid-19 memiliki komitmen untuk melindungi data-data pelapor atau warga yang selama ini melaporkan terkait pelanggaran pelayanan kesehatan maupun meminta bantuan pelayanan rumah sakit.

Irma mengungkapkan, laporan yang diterima bermula pada 3 Januari 2021. Keluarga melapor bahwa korban yang saat itu telah selesai melakukan isolasi mandiri.

"Sebelumnya, satu keluarga tersebut dinyatakan positif Covid-19," terangnya.

Berdasarkan laporan tersebut, diketahui bahwa pada Desember 2020 satu keluarga melakukan tes Covid-19 karena orangtua laki-laki mengalami gejala seperti sesak napas disertai demam.

Keluarga pun lantas bergegas pergi ke salah satu rumah sakit swasta untuk diperiksa. Ketika mencari kamar, pihak rumah sakit menawarkan kamar uang muka seharga Rp 1 juta.

"Kalau mau DP Rp 1 juta itu nanti bisa dijamin mendapatkan kamar sekarang. Tetapi keluarga memutuskan untuk pulang saja karena kondisinya waktu itu masih bagus. Bisa diisolasi mandiri dulu di rumah sambil observasi," cerita Irma.

Namun, seminggu kemudian kesehatan pasien memburuk dan keluarga meminta bantuan ke Satgas lingkungan setempat hingga ke Puskesmas.

Bahkan, pada saat itu warga sekitar juga sudah membantu untuk mencarikan ambulans, tetapi tak kunjung datang.

"Akhirnya keluarga memutuskan membawa dengan taksi daring dan berkeliling dari satu rumah sakit ke satu rumah sakit lainnya. Sehingga dalam perjalanan tersebut pasien meninggal dunia, atau tidak tertolong," ujarnya.

Dari kasus inilah kemudian Satgas Depok meminta LaporCovid-19 untuk transparan mengenai data pasien.

Namun, Irma menolak karena menurutnya saat ini yang paling penting adalah menyelesaikan sistem rumah sakit yang dinilai sudah mulai kolaps.

Baca juga: KPAI: Ironis, 15 Persen Kasus Covid-19 Depok Diderita Anak-anak

"Ada banyak warga yang ingin mencari bantuan, mereka yang positif mencari bantuan untuk segera mendapatkan perawatan di rumah sakit. Apakah itu rawat inap biasa atau ICU, tetapi situasi rumah sakit yang ada di Jabodetabek sudah full. Jadi tidak mampu menampung," ungkapnya.

Ia menambahkan, hingga 21 Januari 2021, LaporCovid-19 juga telah menerima 34 laporan kasus pasien yang ditolak rumah sakit karena penuh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com