Kemendagri Minta Pemda Percepat Pelaksanaan APBD Tahun 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan percepatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 dan percepatan kemudahan investasi daerah.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/145/SJ, tanggal 12 Januari 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Kemudahan Investasi di Daerah.

"Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditujukan kepada kepala daerah se-Indonesia," kata Sekretaris Jenderal Kemendagri Muhammad Hudori, dilansir dari laman resmi Kemendagri, Kamis (21/1/2021).

Baca juga: Kasus Covid-19 Tinggi, Kemendagri Minta Daerah Perbaiki Upaya Penanganan

Hudori mengatakan, ada dua hal pokok yang disampaikan dalam surat edaran tersebut, yakni pemda diminta melakukan percepatan pelaksanaan APBD dengan melakukan proses pelelangan kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan pada awal tahun anggaran.

Kemudian, percepatan kemudahan investasi daerah, di mana pemda diminta untuk mendorong peningkatan investasi di daerah.

Baik dari yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri, sesuai dengan potensi di daerah masing-masing.

"Pemda juga harus mendorong peran serta masyarakat, ini yang penting yang harus digarisbawahi dan sektor swasta terutama dalam pembangunan daerah antara lain melalui pemberian insentif dan atau kemudahan investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," ujar dia.

Baca juga: Kemendagri Minta Pemerintah Daerah Lakukan Sosialisasi Vaksin Covid-19

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah fokus pada pemulihan ekonomi dalam penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021.

Hal itu ia ungkapkan dalam acara penandatanganan nota kesepakatan dan dokumen rencana kerja antara gubernur dengan kepala perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) provinsi seluruh Indonesia, Rabu (2/12/2020).

"Di tahun 2021 ini, strategi utama pemerintah adalah melaksanakan pemulihan ekonomi nasional," kata Tito dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis (3/12/2020).

Baca juga: Kemendagri Imbau Pemda Kurangi Pengadaan Rapid Test Antibodi

Meski fokus pada pemulihan ekonomi, lanjut Tito, bukan berarti menyudahi penyusunan anggaran untuk penanganan pandemi.

Sebab, menurut dia, penanganan pandemi melalui penerapan protokol kesehatan dan program vaksinasi masih memerlukan waktu.

"Pada 2021 kita masih berhadapan dengan persoalan pandemi ini, dan kalau persoalan pandemi ini masih berlangsung," ujarnya

"Artinya kita akan juga menghadapi permasalahan mirip Tahun 2020, ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, kita ingin memulihkan ekonomi sekaligus menekan Covid-19," kata Tito.