Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Doni Monardo Minta Disiplin Protokol Kesehatan Tak Kendur meski Vaksinasi Covid-19 Segera Dimulai

Kompas.com - 12/01/2021, 16:07 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta masyarakat tetap patuh pada protokol kesehatan pencegahan virus corona meski vaksinasi akan segera dimulai.

Doni mengatakan, seluruh masyarakat harus memahami bahwa vaksinasi semestinya berjalan beriringan dengan disiplin protokol kesehatan.

"Vaksin harus paralel dengan kepatuhan, dan kepatuhan serta disiplin ini tidak cukup hanya untuk diri sendiri, tetapi harus dikembangkan dan ditularkan kepada seluruh orang yang ada di sekitar kita," kata Doni usai memantau kedatangan 15 juta dosis vaksin Sinovac di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Selasa (12/1/2021).

Baca juga: Meski Ada Vaksin Covid-19, Warga Diingatkan Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, kata Doni, disiplin protokol kesehatan tak boleh mengendur meski vaksinasi akan segera dimulai.

Masyarakat diminta tetap disiplin dalam memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

"Bapak Presiden selalu mengingatkan para menteri dan khususnya Ketua Satgas Penanganan Covid-19 bahwa adanya vaksin ini jangan sampai membuat kita kendur," ujarnya.

Doni mengingatkan bahwa kasus aktif Covid-19 mengalami peningkatan signifikan dalam 2,5 bulan terakhir.

Baca juga: Komisi IX: Protokol Kesehatan Harus Tetap Diterapkan meski Vaksinasi Sudah Berjalan

Pada awal minggu kedua November 2020, kasus aktif Covid-19 di Indonesia berada di posisi terendah, yakni 12,12 persen atau 54.000 kasus.

Sementara itu, saat ini, kasus aktif sudah mencapai sekitar 123.000 orang.

Artinya, telah terjadi peningkatan kasus akrif Covid-19 lebih dari dua kali lipat, tepatnya sekitar 122 persen.

Untuk itu, disiplin terhadap protokol kesehatan pencegahan virus harus tetap diterapkan siapa saja.

"Saya mengajak kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bisa meningkatkan kepatuhan kepada protokol kesehatan. Karena di sinilah kunci utama kita untuk memutus rantai penularan," kata Doni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com