Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Publik Pertanyakan Kesiapan Jokowi Jadi yang Pertama Disuntik Vaksin Covid-19

Kompas.com - 05/01/2021, 18:35 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Kepastian vaksinasi Covid-19 terhadap Presiden Joko Widodo kembali ramai diperbincangkan publik.

Isu itu mencuat kembali lantaran adanya unggahan dari warganet yang mencoba mengecek apakah Jokowi termasuk orang yang menerima vaksin Covid-19 pada gelombang pertama.

Sebabnya, Jokowi pernah berujar ia akan menjadi penerima vaksin pertama, untuk meyakinkan publik bahwa vaksin Covid-19, khususnya buatan Sinovac, aman bagi masyarakat.

Baca juga: Jokowi Akan Jadi Orang Pertama yang Disuntik Vaksin Covid-19

Warganet dengan akun @mathroid di twitter menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik Jokowi yang didapat dari pencarian di Google.

Setelah NIK Jokowi dimasukkan, ternyata didapati bahwa nama Jokowi tak ada dalam daftar penerima vaksin Covid-19 gelombang pertama bersama para tenaga kesehatan.

Temuan tersebut pun menjadi perbincangan khalayak luas. Saat dikonfirmasi, juru bicara vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmidzi pun belum bisa memastikan jadwal vaksinasi Covid-19 Presiden Jokowi.

Ia juga enggan memastikan apakah Jokowi akan mendapat vaksin Covid-19 berbarengan dengan para tenaga kesehatan.

"Kalau pak presiden akan diinfokan kemudian ya," katanya pada Kompas.com, Minggu (3/1/2021).

Baca juga: Jokowi: Saya yang Pertama Disuntik Vaksin Covid-19 untuk Tunjukkan Tak Apa-apa

Kendati demikian ia mengatakan, Kementerian Kesehatan berupaya memenuhi instruksi Jokowi agar orang nomor satu di republik ini mendapat suntikan vaksin Covid-19 yang pertama.

"Terkait rencana ini dan sesuai pernyataan bapak presiden bahwa beliau akan menjadi penerima vaksin Covid-19 pertama, tentunya kami akan menindaklanjuti dan memastikan terkait hal ini dan langkah-langkah berikutnya mungkin akan kami sampaikan lain waktu," ujar Nadia.

Respons Istana

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko pun menanggapi hal tersebut. Ia mengatakan tak ada perbedaan antara proses vaksinasi terhadap Presiden Jokowi dengan masyarakat biasa.

"Kalau vaksinasi kepada Presiden sama, tidak ada bedanya dengan yang lain karena prosedurnya sama. Mungkin petugas dateng tinggal buka, jebret, selesai, kan begitu, enggak terlau sulit," kata Moeldoko di kantornya, Senin (4/1/2021).

Moeldoko mengatakan jadwal vaksinasi Jokowi akan mengikuti pengumuman izin edar darurat vaksin Covid-19 buatan Sinovac dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Ia menuturkan semestinya yang perlu mendapat perhatian khusus ialah proses vaksinasi bagi masyarakat umum. Sebab proses vaksinasi terhadap Jokowi tidak akan sulit.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com