Komisi X Desak Pendaftaran Rekrutmen 1 Juta PPPK Diperpanjang

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, usulan formasi dari pemerintah daerah masih tergolong minim satu hari menjelang penutupan masa pendaftaran rekrutmen 1 juta guru honorer, 

Oleh sebab itu, Huda meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)  memperpanjang masa pendaftaran dan masifkan sosialisasi.

“Kami mendapat informasi hingga H-1 penutupan masa pendaftaran, pengajuan formasi kebutuhan guru dari pemerintah daerah masih minim,” kata Huda dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (30/12/2020).

Baca juga: Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

“Kami meminta agar ada perpanjangan masa pendaftaran sehingga makin banyak kesempatan bagi guru honorer memperbaiki nasib mereka,” kata Huda.

Huda mengatakan hingga pertengahan Desember lalu, jumlah usulan formasi guru dari pemerintah daerah baru 174.077 formasi.

Padahal, pemerintah menargetkan akan bisa merekrut 1 juta guru dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Pemerintah daerah sepertinya masih ragu untuk mengajukan formasi kebutuhan guru, karena dikhawatirkan akan membebani keuangan daerah,” ucap Huda.

Huda mengungkapkan, selama ini beban gaji dan tunjangan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah baik dari unsur PNS maupun PPPK memang menjadi beban pemerintah daerah.

Oleh karena itu, kata Huda, saat ada pembukaan rekrutmen sejuta guru honorer menjadi PPPK, pemerintah daerah khawatir hal itu akan kian memperberat beban APBD.

“Padahal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah menegaskan jika sejuta guru honorer yang direkrut dengan skema PPPK nantinya akan ditanggung oleh pemerintah pusat baik dari segi gaji dan tunjangannya,” ujar Huda.

Huda menilai minimnya sosialisasi tentang rencana rekrutmen sejuta guru honorer sebagai PPPK menjadi pemicu keenganan pemerintah daerah mengajukan formasi kebutuhan guru ke pemerintah pusat.

Menurut Huda, pemerintah daerah sepertinya tidak menerima secara utuh informasi rekrutmen 1 guru honorer sebagai PPPK, termasuk siapa pihak yang menanggung beban gaji dan tunjangan mereka.

“Kami menilai ada problem komunikasi sehingga program yang begitu strategis tidak mendapatkan respons semestinya dari pemerintah daerah,” kata Huda.

“Padahal kita tahu betapa para guru honorer sangat berharap bisa segera diangkat sebagai ASN,” lanjut dia.

Oleh karena itu, Politisi PKB ini mendesak agar Kemenpan RB dan Kemendikbud segera melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai asosiasi guru untuk memastikan kuota peserta rekrutmen 1 juta guru honorer terpenuhi.